SELUMA, BENGKULU, Kabarindo24jam.com — Suasana Kabupaten Seluma dipastikan akan memanas pada Selasa, 3 Juni 2025. Ribuan Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh penjuru kabupaten dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Seluma.
Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah akumulasi amarah dan kekecewaan atas belum disalurkannya hak keuangan mereka — termasuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan — yang telah tertahan sejak Januari 2025.
Dipimpin oleh DPC APDESI Kabupaten Seluma, massa berjumlah sekitar 2.548 orang ini akan melakukan long march dari Sekretariat APDESI menuju kantor pemerintah daerah. Mereka akan datang dengan mobil, motor, pengeras suara, spanduk, dan baliho. Satu pesan utamanya: “Kami butuh kepastian, bukan janji kosong.”
“Sudah enam bulan kami tidak menerima gaji. Tapi kami tetap bekerja, tetap melayani masyarakat. Di mana keadilan untuk kami?” ujar Iriaman, Kepala Desa Talang Alai.
Sejumlah kepala desa menyatakan bahwa pelayanan di desa tetap berjalan, meski sebagian dari mereka terpaksa berutang atau menggunakan tabungan pribadi. Beberapa desa memang telah menerima pembayaran, namun hanya untuk empat bulan. Sisanya masih gelap.
“Kami ini bukan robot. Kami punya keluarga. Kalau pemerintah daerah tak bisa mencairkan hak dasar kami, lalu siapa lagi yang bisa kami harapkan?” ucap seorang kades dari Kecamatan Lubuk Sandi, yang meminta agar namanya tidak disebut.
Aksi ini membawa berbagai poster dengan nada tajam dan sindiran pedas. Salah satunya bertuliskan, “Kalau tak bisa mensejahterakan, jangan menyengsarakan!” dan “Sudah enam bulan kami belum gajian. Ini sejarah kelam bagi Seluma.”
Di tengah memuncaknya keresahan ini, sejumlah pihak sipil pun mulai angkat suara. Salah satunya LSM Kabarindo Bengkulu, yang menyampaikan dukungan moral terhadap aksi para kepala desa.
“Aksi ini mencerminkan kepedihan struktural yang tidak boleh diabaikan. Ketika desa tak diberi kejelasan anggaran, maka pelayanan masyarakat ikut lumpuh. Kami dari LSM Kabarindo Bengkulu mendukung perjuangan ini karena menyangkut keadilan anggaran dan keberlangsungan pelayanan di tingkat paling bawah,” ujar perwakilan Kabarindo dalam pernyataan tertulis.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Seluma terkait kendala penyaluran dana desa ini. Namun tekanan dari bawah semakin kuat, dan suara desa kini telah berubah menjadi gelombang yang siap mengguncang pusat pemerintahan.
