Kabarindo24jam.com | Thailand – Ribuan warga Thailand memadati Lapangan Monumen Kemenangan, Bangkok, Sabtu (2/8), dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang diselenggarakan oleh aliansi sipil patriotik United Front to Defend Thai Sovereignty. Aksi ini menjadi bentuk protes kedua terhadap pemerintahan sementara Paetongtarn Shinawatra, yang kini tengah menghadapi sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etika konstitusional.
Menurut laporan media lokal The Reporters, demonstrasi yang telah mengantongi izin resmi itu dimulai pukul 12.00 waktu setempat. Namun, sejak pukul 10.00 pagi, massa sudah mulai berkumpul dan memenuhi area utama tempat panggung orasi berdiri. Polisi memperkirakan jumlah peserta bisa mencapai 10.000 orang sepanjang hari.
“Aksi ini diperkirakan dapat menarik hingga 10.000 peserta sepanjang hari,” kata Komisaris Kepolisian Metropolitan Bangkok, Letjen Sayam Boonsom, kepada wartawan.
Dalam orasinya, para pemimpin gerakan menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pengunduran diri segera Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Kedua, menuntut seluruh partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini menarik diri dari kabinet. Ketiga, mendesak komitmen pemerintah untuk secara tegas membela kedaulatan nasional Thailand.
Para demonstran menuding pemerintah lemah dalam mempertahankan wilayah negara, khususnya terkait konflik perbatasan dengan Kamboja. Konflik tersebut memanas hingga lima hari bentrokan bersenjata sebelum akhirnya kedua negara menyepakati gencatan senjata pada 28 Juli lalu.
Kendati berpotensi besar dalam hal jumlah massa, situasi di lokasi aksi terpantau kondusif. “Para pengunjuk rasa bekerja sama dengan polisi untuk memastikan akses menuju dua rumah sakit di sekitar Monumen Kemenangan tetap terbuka,” ujar Sayam.
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pihak kepolisian telah mengerahkan 2.000 personel di kawasan sekitar.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa pertama yang digelar United Front to Defend Thai Sovereignty pada 29 Juni lalu di tempat yang sama. Saat itu, lebih dari 6.000 orang turut ambil bagian dalam demonstrasi tersebut.
Dengan meningkatnya tekanan dari publik dan ketegangan politik yang belum mereda, nasib pemerintahan Paetongtarn Shinawatra kini berada di ujung tanduk, menanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menentukan arah politik Thailand ke depan.(Dky*/)
