Kabarindo24jam.com | Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini tengah berupaya kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.
Atas hal tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto berharap sekaligus mengingatkan jajarannya, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Bogor, dapat bersinergi dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, transparan, dan berintegritas tinggi.
“Ini merupakan ikhtiar bersama kita semua jajaran Pemkab Bogor untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi, sesuai harapan bersama,” ujar Bupati Rudy dalam siaran pers Diskominfo Kabupaten Bogor yang dikutip, Rabu ( 22/10/2025).
Selain itu, Rudy menegaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 menjadi langkah strategis Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Oleh karenanya, Bupati Rudy juga mengajak seluruh pihak eksternal, termasuk masyarakat, dunia usaha, serta lembaga sosial, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan MCP dan SPI KPK Tahun 2025.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan pihaknya sudah menggelar rapat evaluasi untuk memastikan percepatan penyelesaian dokumen serta mengatasi berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan MCP maupun SPI KPK tahun 2025.
“Forum rapat tersebut menjadi ruang bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi informasi, mendiskusikan permasalahan, serta mencari solusi agar seluruh target dapat terpenuhi tepat waktu,” ujar Ajat Rochmat.
Ia mengatakan bahwa Tim MCP Kabupaten Bogor terus bekerja hingga larut malam untuk memastikan seluruh dokumen dapat dilengkapi sesuai arahan Bupati Bogor. Katanya, selain MCP, rapat juga membahas perkembangan pelaksanaan SPI KPK 2025. “Untuk itu, pentingnya komitmen seluruh kepala perangkat daerah untuk bekerja maksimal dalam pemenuhan eviden MCP dan SPI,” tandasnya.
Sebagai informasi, MCP sendiri merupakan instrumen yang dikembangkan oleh KPK untuk memonitor dan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Adapun cara mengisi SPI KPK pertama, menerima pesan undangan resmi melalui WhatsApp dari kontak bercentang biru ‘SPI by KPK’ atau melalui email dari [email protected]. Subjek email akan bertuliskan ‘Survei Penilaian Integritas 2025’.
Verifikasi identitas, Pastikan bahwa nama tercantum dengan benar pada undangan dan Anda adalah pegawai yang sesuai dengan unit kerja yang dituju. Akses tautan survei, Klik tombol ‘ISI SURVEI’ yang tertera pada pesan WhatsApp atau email yang Anda terima.
Tautan tersebut akan mengarahkan Anda ke platform E-Survey resmi. Isi kuesioner, ikuti instruksi dan jawab semua pertanyaan dalam kuesioner yang disediakan. Adapun jawaban Anda akan dirahasiakan. (Cky/*)
