Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengungkapkan bahwa selama ini anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) pasti habis atau hampir 100 persen terserap. Kalaupun ada uang yang masih ada di bank, kemungkinan itu berasal dari program yang belum dijalankan.
Karenanya, Said meyakini Pemda akan menghabiskan anggaran. “Kalau selama ini saya 13 tahun di badan anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar politisi PDI Perjuangan ini dalam pernyataannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, yang dikutip pada Rabu (5/11/2025).
“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambung Said merespon pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Pemda habis anggarannya,
Dia mengatakan anggaran pemda juga kadang minus. Dia mengatakan tak mungkin daerah menyimpan anggaran. “Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” ujarnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (KL) dan Pemda yang tersinggung oleh perkataannya terkait lambatnya realisasi belanja daerah. Menurut Purbaya, ucapannya tersebut disampaikan agar ekonomi berjalan.
“Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit,” kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11). Dia mengaku telah berkeliling ke kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya dianggap rendah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Purbaya menekankan uang yang ada harus digunakan agar ekonomi berjalan. “Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, masih banyak dana pemerintah yang menganggur di kas daerah maupun kementerian, sehingga tidak memberi dorongan optimal bagi ekonomi nasional. “Kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Ekonomi lagi susah, nggak kedorong. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mencatat Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menurun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun di tahun 2025, yang berarti berkurang Rp 226,9 triliun. Namun demikian, alokasi program prioritas meningkat signifikan dari Rp 930,7 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1.377,9 triliun di tahun 2026. (Cky/*)
