Kabarindo24jam.com | Cibinong – Meski populer dan disukai banyak orang karena gayanya yang spontanitas juga egaliter, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, ternyata kurang berwibawa di hadapan para kepala daerah kota-kabupaten serta aparatur pemerintahan. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan sang Gubernur yang tidak dijalankan oleh mayoritas Pemerintahan Daerah (Pemda) di wilayah Jabar.
Salah satunya yang terkini, kebijakan Dedi terkait jam masuk sekolah pada jam 06.30 yang selama ini berjalan jam masuk sekolah pada jam 7.00. Bahkan, di Kota dan Kabupaten Bogor yang dikenal menjadi basis kemenangan Dedi saat Pilkada 2024 lalu, Pemda setempat enggan merealisasikan kebijakan Gubernur Dedi tersebut dengan alasan yang sederhana.
Selain itu, sejumlah kebijakan yang diluncurkan Gubernur Dedi Mulyadi iuga diabaikan oleh sebagian besar Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. Seperti barak militer, dalam pelaksanaanya hanya beberapa Kabupaten dan kota saja yang menindaklanjutinya. Demikian juga dengan larangan rapat atau pertemuan instansi pemerintah di hotel, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, dan lainnya.
Menurut pemerhati politik sekaligus pendiri Lembaga Studi Vinus Indonesia, Yusfitriadi, kondisi seperti ini tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, karena berbagai kebijakan ini merupakan kebijakan seorang Kepala Daerah Provinsi, bagaimana bisa kebijakannya tidak dipatuhi oleh bupati dan wali kota yang berada di bawah koordinasinya.
Bang Yus, sapaan akrab Yusfitriadi, mengatakan hal itu terjadi lantaran berbagai kebijakan Gubernur terlihat sebagai perspektif personal Dedi Mulyadi, tidak diinternalisasi menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Sehingga, bukan hanya di tataran pemerintah Kabupaten dan Kota, bahkan sangat mungkin di di internal Pemprov tidak memahami secara utuh atas kebijakan-kebijakan atasannya tersebut.
Ia menambahkan, kemungkinan lainnya adalah Dedi Mulyadi memutuskan kebijakannya tanpa kajian dan analisis yang konprehensif. “Kita faham bahwa dalam membuat sebuah kebijakan, terlebih yang menyangkut hajat hidup masyarakat, harus dikaji secara utuh bahkan diujicobakan sebelum menjadi sebuah kebijakan,” jelas Bang Yus dalam keterangan persnya yang dikutip pada Selasa (15/7/2025).
Dalam hal ini, Yus menilai, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi dirasa atau dilihat tidak melalui Kajian apalagi uji coba, sehingga kebijakan tersebut tidak terimplementasi secara optimal di berbagai daerah.
Faktor lainnya, lanjut BangYus, Dedi Mulyadi memiliki habit yang populis, terutama melalui kanal media sosialnya, bahkan jauh sebelum menjadi kepala daerah baik bupati maupun gubernur. Sehingga, dibutuhkan stabilitas populisme tersebut.
Sebab sejak menjadi Gubernur, Dedi Mulyadi secara personal tidak akan pernah dipisahkan dengan jabatannya tersebut. Oleh karena itu, harus menjaga stabilitas populisme tersebut diantaranya dengan melemparkan isu. Karena saat ini dia sebagai gubernur, maka isu tersebut cenderung dianggap menjadi sebuah kebijakan.
Lebih lanjut Bang Yus mengatakan faktor berikutnya, yakni kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan berbagai konsep implementasi, sehingga masing-masing daerah dipaksa untuk menafsirkan konsep implementasinya masing-masing. Kondisi ini tentu dianggap kebijakan setengah hati. “Ditindaklajuti syukur, ga ditindaklanjuti tidak akan berdampak apapun,” ujarnya.
Terakhir, Bang Yus menyebut bahwa banyak pihak juga menganggap kebijakan Dedi Mulyadi terlalu teknis. Misalnya kebijakan barak militer, idealnya yang mengatur soal jam sekolah adalah dinas pendidikan, sementara gubernur hanya memberikan masukan dan pertimbangan atas kondisi yang ada.
Fenomena pembangkangan atas berbagai kebijakan Gubernur ini tentu saja bisa menjadi preseden buruk bagi Gubernur Jawa Barat jika terus menerus terjadi. Bahkan, bisa jadi akan mengarah kepada kegagalan konsolidasi dan kordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota. “Mungkin dipikiran Pak Dedi Mulyadi kebijakan-kebijakannya itu, diikuti syukur tidak diikuti pun ga masalah,” pungkas Yusfitriadi. (Cky/*)
