Kabarindo24jam.com | Cibinong -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerjasama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak serta IPB University melaksanakan Wisuda Sekolah Pra Nikah Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Bogor, yang berlangsung di SG 1 Cibinong, pada Sabtu (13/12/25).
Mewakili Bupati Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi dari Pemkab Bogor kepada DP3AP2KB dan IPB University atas inisiatif penyelenggaraan sekolah pra nikah. Sebab program ini menjadi langkah strategis untuk membekali generasi muda dengan pemahaman nilai-nilai kehidupan, pernikahan, dan tanggung jawab sejak dini.
Sekda Ajat menegaskan bahwa anak dan remaja saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pola konsumsi pangan yang tidak sehat, pengaruh gaya hidup, budaya senang-senang berlebihan, degradasi nilai keimanan, hingga dampak negatif media dan tontonan.
“Oleh karena itu, edukasi pra nikah menjadi penting dan sangat dibutuhkan, sebagai benteng dalam membentuk karakter, moral, dan kesiapan mental generasi muda,” ungkap Sekda Ajat Jatnika dalam pernyataannya yang dikutip pada Minggu (14/12/2025).
Ia juga menyoroti kondisi demografi Kabupaten Bogor yang didominasi oleh usia produktif. Menurut dia, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi permasalahan sosial seperti putus sekolah, pernikahan dini, dan sulitnya akses pekerjaan, yang dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Sekolah pra nikah diharapkan mampu menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya urusan hari ini, tetapi merupakan perjalanan panjang yang penuh tanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar teknorat jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelum menjabat Sekda menduduki posisi Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor ini.
Melalui wisuda sekolah pra nikah tersebut, lanjut Ajat Jatnika, para peserta diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, mampu membawa nilai-nilai kebaikan, serta berkontribusi positif dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan Kabupaten Bogor yang lebih maju.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor Sussy Rahayu Agustini, menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sekitar 5,8 juta jiwa, dengan 1,78 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun.
Ia menegaskan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan serius, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi secara nasional, dan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus terbanyak.
Menurutnya, pernikahan anak berdampak besar terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, serta kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan anak, trauma psikologis, hingga kekerasan dalam rumah tangga menjadi konsekuensi yang harus dicegah bersama.
Sussy menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor utama penyebab pernikahan anak, di antaranya kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan, pengaruh tradisi sosial budaya, dampak media sosial, serta kehamilan di luar nikah. “Oleh karena itu, kami mendorong penguatan program edukatif yang mempersiapkan remaja secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai visioner dalam menata dan mempersiapkan generasi masa depan melalui program Sekolah Pra Nikah.
Menurutnya, Kabupaten Bogor sudah berpikir jauh ke depan dengan menghadirkan program yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada generasi muda agar tidak menikah di usia terlalu dini. Hal tersebut penting karena pernikahan dini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) harus dikawal dan didampingi secara serius dan berkelanjutan. Jika tidak, akan muncul kekosongan generasi berkualitas di masa depan. (Cky/*)
