Kabarindo24jam.com | Bogor kota -Pemerintahan Kota Bogor di bawah kepemimpinan kepala daerah Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin yang mengusung slogan Bogor beres dan maju genap berusia 1 tahun pada 20 Februari 2026 mendatang. Dalam perjalanannya, duet pemimpin ini telah melakukan berbagai terobosan dalam menghadapi tantangan membangun Kota Bogor.
Wali Kota Dedie A. Rachim pun mengungkapkan rasa syukurnya dapat didampingi oleh Jenal Mutaqin yang merupakan kader terbaik Partai Gerindra. Dedie menegaskan bahwa dirinya memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada Jenal untuk tampil dan berperan aktif dalam pemerintahan.
“Saya memahami perjalanan Kang Jenal dari anggota DPRD di dapil, kini menjadi Wakil Wali Kota. Maka wajar jika popularitas dan elektabilitasnya harus dibangun dari sekarang karena beliau adalah calon pemimpin masa depan Kota Bogor,” kata Dedie dalam pernyataannya yang dikutip, Minggu (8/2/2026).
Selama 11 bulan masa kepemimpinan bersama wakilnya Jenal Mutaqin, Pemkot Bogor telah melakukan berbagai penyelesaian di wilayah. Hingga saat ini, beberapa program kerja hingga janji politik untuk masyarakat, akan terus diwujudkan dalam masa kepemimpinannya yang turut didukung oleh jajaran DPRD.
“Saat ini proses pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan pendidikan dan akses kehidupan sehari-hari terus berlangsung. Dengan adanya kolaborasi sinergi dengan semua sektor termasuk di DPRD dan partai politik bisa menghasilkan kinerja untuk masyarakat,” kata Dedie.
Dedie yang saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor, mengungkapkan kolaborasi antara Partai Gerindra dan PAN menjadi bukti nyata sinergi lintas partai dalam menyelesaikan beragam persoalan daerah.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Bogor, Sopian, mengatakan, sebagai partai politik pengusung Dedie-Jenal, pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi pemerintahan, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Ia menyebut, pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan berbagai persoalan terutama terkait kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai unsur partai politik yang duduk di bangku DPRD setempat tentu akan terus melakukan fungsi pengawasan dan mengingatkan. Semua harus berjalan dengan koridor aturan sehingga fungsi controlling tetap berjalan untuk kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya. (Man/*)
