Kabarindo24jam.com | Bangkok – PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Disanksi Mahkamah Konstitusi, Imbas Sengketa Diplomatik dengan Kamboja
Bangkok – Dunia politik Thailand kembali diguncang. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yang juga putri dari mantan PM kontroversial Thaksin Shinawatra, resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, Selasa (1/7/2025). Keputusan ini muncul di tengah penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika serius terkait sengketa diplomatik dengan Kamboja.
Paetongtarn, yang baru berusia 38 tahun, menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. “Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan mahkamah,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, dikutip dari AFP.
Masalah bermula dari konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang memanas pada Mei 2025 dan menewaskan seorang tentara Kamboja. Situasi semakin panas setelah rekaman percakapan pribadi Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.
Dalam rekaman tertanggal 15 Juni itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan memintanya untuk tidak mendengarkan “pihak lain” dari Thailand, merujuk pada seorang jenderal militer yang disebut sebagai “lawan”-nya. Ucapan ini memicu kemarahan politisi konservatif dan gelombang kritik dari publik Thailand yang menilai dia terlalu “dekat secara pribadi” dengan elite Kamboja dan melemahkan posisi Thailand dalam negosiasi.
Menanggapi petisi dari 36 Senator konservatif, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengejutkan: Paetongtarn diskors dari tugasnya sebagai PM sementara proses penyelidikan berjalan. Putusan ini disepakati oleh 7 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi.
Namun, posisinya di kabinet belum sepenuhnya hilang. Usai perombakan yang segera dilakukan, Paetongtarn disebut akan tetap berada dalam pemerintahan sebagai Menteri Kebudayaan, posisi yang dinilai “aman” secara politik sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Kursi Perdana Menteri Thailand sementara ini akan diisi oleh Wakil PM Suriya Juangroongruangkit, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata Sorawong Thienthong kepada Reuters.
Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas politik di tengah polemik yang menyita perhatian publik dan investor asing.
Dalam pernyataannya, Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf.
“Saya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang merasa kesal dengan semua ini. Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai warga negara Thailand,” katanya.
Kasus ini kembali menyoroti peran kuat dinasti politik Shinawatra dalam lanskap kekuasaan Thailand. Paetongtarn, yang naik ke tampuk kepemimpinan dengan dukungan partai Pheu Thai, adalah anak kandung dari Thaksin Shinawatra mantan PM yang digulingkan lewat kudeta militer tahun 2006 dan masih menjadi figur berpengaruh.
Bagi sebagian rakyat Thailand, Paetongtarn adalah simbol generasi baru yang progresif. Namun bagi kalangan konservatif, dia masih dianggap mewarisi bayang-bayang gaya politik lama yang penuh intrik.
Kasus ini berpotensi menjadi krisis politik baru, atau justru jadi titik balik bagi reformasi etika dan diplomasi dalam pemerintahan Thailand.
