Kabarindo24jam.com | Jakarta – Skandal beras oplosan kembali mencuat ke publik. Pemerintah, aparat kepolisian, hingga DPR RI bergerak cepat menyikapi temuan mencengangkan ini. Sebanyak 212 merek beras kemasan diduga terlibat praktik curang, mencampurkan beras premium dengan kualitas rendah, demi keuntungan sepihak yang merugikan masyarakat luas.
Temuan tersebut berawal dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa data merek-merek beras yang melanggar telah dikirim langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung.
“Kami sudah kirim 212 merek yang tidak sesuai standar ke Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung. Sekarang proses pemeriksaan sedang berjalan,” kata Amran di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Menteri Amran mengungkapkan kekecewaannya karena banyak perusahaan besar yang justru terlibat dalam pengoplosan beras. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga mencoreng wajah tata niaga pangan nasional.
“Ini seperti membeli emas 24 karat, tapi ternyata hanya 18 karat. Masyarakat beli beras premium, tapi isinya oplosan,” ucap Amran.
Lebih lanjut, ia menyebut praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan semangat swasembada pangan.
Satgas Pangan Polri kini turun tangan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kepala Satgas, Brigjen Helfi Assegaf, menyatakan bahwa penyidik telah mulai memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg. Sebelumnya, enam perusahaan dan delapan merek telah lebih dulu diperiksa.
“Pemeriksaan untuk pendalaman, ada atau tidak unsur melawan hukum atas komposisi beras yang tak sesuai label,” jelas Helfi, Selasa (15/7).
Totalnya, 22 saksi telah diperiksa, namun daftar lengkap merek dan perusahaan yang terlibat belum diumumkan ke publik.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan dan tuntas. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pihak-pihak yang mempermainkan kebutuhan pokok rakyat.
“Kupas dan selidiki tuntas soal beras oplosan. Jangan sampai rakyat dirugikan,” kata Puan di kompleks DPR, Selasa (15/7).
Puan juga menegaskan bahwa DPR akan mengawal penuh proses hukum melalui komisi-komisi terkait.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, turut menyuarakan keprihatinan terhadap kasus ini. Ia menyesalkan masih adanya praktik curang dalam industri pangan, apalagi dilakukan oleh perusahaan besar.
“Prihatin ya, zaman sekarang masih ada oplos-oplos. Harus ditindak tegas supaya ada efek jera,” tegasnya.
Titiek menekankan bahwa pemerintah tengah berjuang mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan, dan semua pihak seharusnya turut mendukung, bukan merusaknya.
Komisi IV DPR sendiri dijadwalkan akan menggelar rapat bersama Kementan pada Rabu (16/7) untuk membahas lebih lanjut temuan beras oplosan ini.
Skandal beras oplosan 2025 menjadi sorotan nasional. Dengan 212 merek yang terindikasi melanggar standar, kepercayaan publik terhadap industri pangan benar-benar diuji. Kini, masyarakat menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pengawasan ketat dari DPR, demi memastikan tidak ada lagi konsumen yang tertipu dan petani yang dirugikan. (dul/*)
