Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, kini terseret dalam tuduhan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan—di tengah semangat reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Tudingan miring ini bukan isapan jempol. Marullah dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Wahyu Handoko. Dalam laporannya, Wahyu membeberkan bahwa Marullah diduga menjadikan jabatannya sebagai alat untuk membangun dinasti kekuasaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pusat perhatian tertuju pada pengangkatan Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, putra kandung Marullah, sebagai Tenaga Ahli Sekda. Penunjukan ini disebut menabrak aturan internal dan mencoreng prinsip etika pemerintahan yang transparan. Tak berhenti di situ, Kiky diduga ikut cawe-cawe dalam proyek-proyek pengadaan, bahkan memaksa kepala dinas dan direktur BUMD untuk mengalirkan dana ke pihak tertentu. Ia juga dituding terlibat dalam manipulasi lelang dan kontrak asuransi.
Nama lain yang disebut dalam laporan adalah Faisal Syafruddin—menantu keponakan Marullah—yang kini menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Faisal dilaporkan meminta setoran dari bawahannya dan menyalahgunakan fasilitas negara.
Lebih dalam lagi, ada Chalidir, kerabat dekat Marullah, yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ASN yang ingin promosi dikabarkan harus merogoh kocek demi “tiket jabatan”.
Skandal ini jelas menjadi batu sandungan besar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang tengah berjuang membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas KKN. Upaya mereka dalam mendorong reformasi birokrasi dan transparansi kini ternoda oleh dugaan penyimpangan di lingkaran dalam Balai Kota sendiri.
Sosok Marullah bukan orang baru di pemerintahan Jakarta. Ia pernah menjabat Wali Kota Jakarta Selatan, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, hingga dipercaya kembali sebagai Sekda DKI Jakarta pada November 2024. Namun kini, reputasi panjang itu dipertaruhkan karena dugaan kuat membangun kekuasaan berbasis relasi keluarga.
Jika tuduhan ini terbukti, bukan hanya karier Marullah yang tamat, tapi juga kepercayaan publik terhadap kesungguhan Pemprov DKI dalam memberantas nepotisme dan korupsi yang a. Skandal ini bukan sekadar masalah personal, tapi ancaman serius bagi semangat perubahan yang selama ini digaungkan Balai Kota.
