Kabarindo24jam.com, Bandung— Pembangunan sekolah rakyat di Wyata Guna Bandung, dinilai abaikan sejarah dan hak penyandang disabilitas. Sebuah langkah pemerintah yang semula bertujuan mulia kini menuai tanda tanya besar. Kementerian Sosial Republik Indonesia diketahui menggusur gedung yang selama ini digunakan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Kota Bandung, demi mendirikan Sekolah Rakyat di kawasan Wyata Guna.
SLBN A Pajajaran bukan sembarang sekolah. Lembaga ini telah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka dan menjadi satu dari SLB tertua di Asia Tenggara. Sejak awal, sekolah ini menjadi pusat pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang disabilitas netra, memberi harapan dan masa depan bagi mereka yang kerap terpinggirkan.
Dengan luas total kawasan Wyata Guna mencapai 39.000 meter persegi, publik mempertanyakan mengapa pembangunan Sekolah Rakyat harus mengambil alih gedung bersejarah dan masih sangat fungsional milik SLBN A Pajajaran. Apakah tak ada solusi lain selain mengorbankan warisan bersejarah ini?
Masyarakat, aktivis disabilitas, dan orang tua murid berharap Presiden Prabowo Subianto mengetahui situasi ini. Mereka tidak menolak kehadiran Sekolah Rakyat, bahkan mendukung program tersebut selama tidak menyingkirkan hak-hak pendidikan anak-anak disabilitas yang selama puluhan tahun telah dilayani SLB tersebut.
“Selamatkan SLBN A Pajajaran. Ini bukan hanya soal gedung, ini soal keberlanjutan pendidikan inklusif dan penghormatan terhadap sejarah bangsa,” ujar salah satu guru senior SLBN A Pajajaran.
Dengan sertifikat tanah yang menyebutkan peruntukan untuk pendidikan luar biasa, keberadaan SLB ini di Jalan Pajajaran No. 50-51 Bandung seharusnya tetap dilindungi.
Pemerintah diminta segera mencari alternatif lokasi di area Wyata Guna yang luasnya memadai untuk pembangunan Sekolah Rakyat tanpa harus menggusur SLB yang telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan luar biasa nasional. Ini adalah saat yang tepat bagi negara untuk membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan yang lemah.
Amanahlah, Pak Presiden. Jangan biarkan sejarah dan harapan anak-anak ini hilang begitu saja.
