Kabarindo24jam.com | Bogor – Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, peningkatan SPM tidak bisa lagi ditawar-tawar, dan harus menjadi komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas dan badan di lingkungan Pemkot Bogor.
Oleh karena itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meminta kepada setiap kepala dinas, badan dan satuan agar bergerak cepat dan tidak lambat merespons tanggung jawab layanan dasar. “Karena ini akan menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Kota Bogor selama dipimpin oleh Dedie–Jenal. Tentu dari tangan para kepala OPD yang bertugas, SPM kita harus meningkat,” kata Jenal dalam keterangan persnya dikutip, Selasa (15/7/2025).
Menurut Jenal, jika SPM tidak terukur dan tidak fokus, maka tidak mungkin pelayanan publik yang baik bisa diwujudkan. Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program layanan dasar.
Karenanya, Jenal meminta laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Denny Mulyadi terkait OPD mana saja yang dinilai kurang tanggap pada triwulan kedua. Dia menyebut keberhasilan kepala daerah akan sulit tercapai jika tidak mendapat dukungan penuh dari perangkat pelaksana.
“Termasuk nanti Pak Sekda, kita minta laporan SKPD mana yang kurang gercep yang masuk di Triwulan II. Karena bagaimanapun hebatnya wali kota dan wakilnya, jika tidak didukung oleh OPD, jangan harap bakal berhasil,” tegasnya.
Merespon pernyataan atasannya itu, Sekda Denny Mulyadi, menyebut bahwa nilai SPM Kota Bogor tahun 2024 berada di angka 95,80 dan masuk dalam kategori Tuntas Utama. Namun, Pemkot Bogor terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. “Kami akan melakukan evaluasi rutin setiap triwulan dan pembinaan terhadap perangkat daerah pengampu SPM,” ungkapnya.
Selanjutnya, ujar Denny, Bimbingan atau bimtek akan difokuskan pada perangkat daerah pengampu SPM yaitu Dinkes, Dinsos, Disdik, Dinas PUPR, Disperumkim, Satpol PP, Dinas Damkar, dan BPBD. Ini agar mampu meningkatkan pemahaman terkait penerapan SPM. “Evaluasi dan bimbingan ini mengetahui, permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah tersebut di setiap triwulannya,” imbuh dia. (Man/*)
Standar Pelayanan Minimal Menentukan Keberhasilan Pemkot Bogor
