Kabarindo24jam,Sukabumi — Di balik tembok rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi setiap insan yang berjuang melawan sakit, justru muncul kisah pilu yang membuka mata banyak orang. Sebuah surat kendaraan bermotor—STNK—menjadi alat pertaruhan demi menyelamatkan nyawa seorang warga miskin. Peristiwa yang menggugah hati ini menjadi gambaran nyata betapa akses kesehatan di Indonesia masih menyisakan celah menyakitkan bagi mereka yang terpinggirkan.
Kisah itu datang dari Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Heri Suryana atau akrab disapa Jaro Midun, sang Kepala Desa, tanpa ragu menjaminkan STNK mobil pribadinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu. Bukan untuk dirinya, melainkan demi menolong seorang warga yang tak mampu membayar biaya pengobatan. Aksi spontan penuh welas asih ini terekam dalam video yang kemudian viral dan menyita perhatian warganet.
Viralnya video tersebut membuka mata banyak pihak. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang turun tangan memberikan bantuan. Tak hanya pejabat, tangan-tangan dermawan pun mulai terulur. Bantuan datang dari berbagai penjuru, bukti bahwa kemanusiaan tak pernah benar-benar padam di tengah kesulitan.
Namun, di balik keharuan itu, ada ironi yang mengusik nurani. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, mengungkapkan bahwa pembiayaan di luar cakupan BPJS memang menjadi momok tersendiri bagi rumah sakit milik pemerintah daerah. Tidak adanya anggaran khusus dari APBD membuat pihak rumah sakit kerap kebingungan saat menghadapi pasien miskin tanpa jaminan.
“DPA Dinkes kami tidak ada pembiayaan pembayaran jaminan kesehatan selain pembayaran kepesertaan BPJS yang dibayar Pemda,” ujar Agus Sanusi, dikutip, Rabu (28/5/2025).
Agus menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong usulan pembiayaan agar cakupan BPJS meningkat dan tidak lagi menyisakan warga tanpa perlindungan kesehatan. Namun sayangnya, hingga kini, kasus-kasus seperti ini masih terus berulang.
Dinas Kesehatan pun mengaku sudah memberi teguran kepada pihak RSUD agar tidak lagi menerima jaminan berupa barang pribadi warga. Kasus ini ditutup dengan dikembalikannya STNK milik Jaro Midun oleh pihak rumah sakit. Namun, coreng dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia tetap menjadi catatan yang tak kunjung usai.
Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah STNK semata. Ini adalah wajah nyata dari ribuan warga yang masih harus memilih antara berobat atau bertahan tanpa pengobatan walau merasakan penderitaan. Ketika surat kendaraan menjadi jaminan terakhir bagi hak hidup seseorang, kita semua patut bertanya, sesulit itukah mengakses layanan kesehatan?
Mungkin kita perlu lebih dari sekadar rasa iba. Kita butuh perubahan. Karena di negeri ini, tak seharusnya kemiskinan menjadi alasan untuk kehilangan kesempatan hidup.
