Kabarindo24jam.com | Jakarta -Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung, Asep N. Mulyana, resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung – Jakarta, akhir pekan kemarin. Acara ini menghasilkan rencana kerja Kejaksaan yang berfokus pada transformasi kelembagaan dan efisiensi anggaran.
Dalam sambutannya, Plt. Wakil Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa Musrenbang 2025 merupakan forum evaluasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan dan penyempurnaan Pra-Musrenbang, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2026.
“Kegiatan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2026, serta penentuan Indeks Kebutuhan Biaya yang komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Plt. Wakil Jaksa Agung menghubungkan rencana kerja Kejaksaan dengan prioritas nasional, khususnya Asta Cita Ketujuh, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.
Kejaksaan, dalam kerangka RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045, diharapkan menjadi aktor utama dalam agenda superprioritas nasional melalui empat transformasi strategis, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan Menuju Single Prosecution System atau Membangun sistem penuntutan yang terintegrasi dan efisien.
Transformasi Lembaga Kejaksaan RI sebagai Advocaat Generaal atau Meningkatkan peran Kejaksaan sebagai penasihat hukum negara, Penguatan Kelembagaan Kejaksaan untuk sistem penuntutan yang integrative atau Memperkuat struktur dan fungsi Kejaksaan untuk penuntutan yang efektif dan Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Jaksa atau Memastikan kualitas dan kuantitas jaksa yang memadai.
Untuk mendukung rencana tersebut, Kejaksaan akan mengoptimalkan pembiayaan non-APBN, termasuk melalui SBSN, peningkatan PNBP, dan optimalisasi BLU, khususnya RSU Adhyaksa. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan hukum berkualitas tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Dua strategi kunci untuk menjamin ketercapaian Rencana Kerja 2026 adalah optimalisasi penyerapan “anggaran melalui lelang pra-DIPA dan mitigasi dampak kebijakan automatic adjustment, serta penguatan fungsi pengawasan internal (APIP) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Asep Mulyana.
Plt. Wakil Jaksa Agung juga mengingatkan jajaran Kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik melalui integritas dan profesionalisme, menghindari program tidak produktif, meningkatkan mitigasi pemberitaan negatif, dan memastikan publikasi kinerja yang aktif dan berkesinambungan.
“Semua tindakan kita akan selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tunjukkan dengan kerja nyata dan dedikasi,” imbuh dia seraya menyebut penutupan Musrenbang 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan pelayanan hukum dan memperkuat peran Kejaksaan sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia.
Sebelumnya dalam acara pembukaan Musrenbang pada Rabu (4/6/2025), Jaksa Agung ST Burhanuddin, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
“Penyederhanaan kegiatan ini harus menjadi refleksi untuk lebih bijaksana dalam penyusunan rencana anggaran yang tepat sasaran dan mampu mengeliminasi potensi kebocoran,” tegas Burhanuddin seraya mendorong seluruh satuan kerja untuk lebih peka terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Pendekatan bottom-up menjadi kunci dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dengan harapan kebutuhan nyata dapat terakomodasi secara proporsional. Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dalam seluruh tahapan Musrenbang, baik dalam diskusi kelompok maupun pemaparan narasumber.
Dalam forum tersebut, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa Kejaksaan RI telah memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp8.965.043.307.000, yang terdiri atas Dukungan Manajemen: Rp8,61 triliun dan Dukungan Penegakan dan Pelayanan Hukum: Rp347,91 miliar. (Cok/*)
