JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memiliki kepedulian sekaligus kepekaan yang cukup tinggi terhadap masalah gerakan radikalisme di Indonesia yang sampai sekarang menjadi kekuatiran banyak pihak, termasuk para petinggi TNI.
Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Dudung menegaskan segera memerintahkan seluruh prajurit TNI AD mulai dari level Panglima Kodam untuk turun tangan dan melakukan monitoring.
Dudung akan meminta seluruh elemen, mulai dari prajurit TNI AD hingga Babinsa peka terhadap perkembangan situasi. “Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (22/11/2021).
Eks Pangdam Jaya dan Gubernur Akademi Militer itu melanjutkan, dirinya pun tak segan untuk menerapkan sistem monitoring dan cara penanganan seperti di zaman Presiden Soeharto menjabat.
Namun, Dudung tidak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya itu. “Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu,” katanya.
Lebih jauh, Dudung yang baru 3 bulan menjabat menegaskan akan segera mengambil tindakan tegas bila ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan atau ambil tindakan tegas dan terukur,” tegasnya.
Namun demikian, tambah dia, TNI juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan tindakan-tindakan semacam itu. “Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD,” pungkasnya. (***/CP)
