Kabarindo24jam.com | Cibinong –Munculnya sejumlah orang yang mengklaim sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor dan bersikeras melangsungkan acara pelantikan di kawasan Sentul pada Jumat (12/12/2025), mengundang aksi penolakan secara luas dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang bernaung di bawah KNPI.
Kegaduhan pun terjadi, agenda pelantikan Fahrizan beserta sejumlah orang yang mengklaim sebagai Ketua serta kepengurusan DPD KNPI itu didatangi oleh puluhan aktivis OKP. Massa yang datang merasa terganggu dan resah atas klaim dan agenda pelantikan sejumlah orang yang mengklaim sebagai bagian dari DPD KNPI Kabupaten Bogor.
Kegiatan pelantikan Fahrizan dan sejumlah rekannya itu pun urung dilaksanakan, dan massa pemuda penolak pelantikan yang mendatangi lokasi pun tidak melakukan aksi kekerasan. Setelah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh petugas pengamanan dari Polres Bogor, kedua belah pihak sepakat untuk membubarkan diri.
Terkait hal tersebut, Ketua SEPMI Kabupaten Bogor, Ramdhan Agung Giri Nugroho, menegaskan bahwasanya ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan oknum pemuda untuk memecah belah persatuan pemuda di Kabupaten Bogor.
“Ada oknum-oknum pemuda yang dijadikan alat kepentingan untuk memecah belah Kabupaten Bogor. Padahal pemuda sedang produktif, tetapi berusaha dirusak melalui isu kepemimpinan KNPI,” ujar Ramdhan Agung dalam pernyataannya yang dikutip pada Minggu (14/12/2025).
Ia pun menegaskan bahwa KNPI yang sah saat ini jelas di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago. “KNPI Kabupaten Bogor yang sah adalah di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago. Itu clear and clean, tidak ada yang lain,” tegas Ramdhan.
Ia menyebut bahwa dalam mediasi pada Jumat (12/12) lalu, kubu Fahrizan sebelumnya sudah sepakat tidak melaksanakan pelantikan, dan kesepakatan tersebut disaksikan oleh aparat kepolisian, OKP, serta awak media. Namun kemudian muncul klaim bahwa pelantikan tetap dilakukan. “Kalau mereka tetap mengaku melaksanakan, itu jelas ilegal,” katanya.
Ramdhan juga menyebut kelompok tersebut tidak dapat menunjukkan data OKP yang mendukung kepengurusan mereka. “Yang kita pertanyakan, OKP mana saja yang mereka klaim? Bahkan mereka tidak bisa jawab. Datanya jelas tidak ada,” ungkapnya.
Dalam proses mediasi, tidak ada satu pun bukti bahwa OKP atau PK menghadiri musda yang menjadi dasar pelantikan kubu tersebut. “Yang mendalilkan harus membuktikan. Mereka tidak bisa mengeluarkan data satu OKP pun. Ini menunjukkan Musda KNPI Kabupaten Bogor yang mereka adakan beberapa waktu lalu kuat dugaannya adalah ilegal,” ujarnya.
Terkait hal itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago menegaskan bahwa dirinya menginginkan suasana kondusif terus terjadi meski pun ada pihak-pihak yang berusaha menggoyahkan kepemimpinannya. Wahyudi pun mengaku dirinya tidak pernah mempersoalkan apalagi melarang siapapun kader atau aktivis KNPI untuk maju sebagai Ketua atau pun menjadi pengurus.
“Silahkan bagi siapapun kader dan anggota KNPI yang ingin menjadi ketua atau pengurus, silahkan ditempuh mekanisme dan sesuai aturan organisasi. Saya sangat mengapresiasi dan senang sekali ada kader atau anggota yang ingin memajukan KNPI, ayo kita bareng besarkan KNPI dengan tekad dan semangat yang sama, yaitu memajukan pemuda,” kata Wahyudi.
Dia pun menegaskan bahwa DPD KNPI Kabupaten Bogor saat ini memiliki misi besar, yaitu mewujudkan pemuda Kabupaten Bogor bisa berperan aktif dalam berbagai bidang Pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto. “Pemuda Kabupaten Bogor Istimewa, harus berdaya guna, produktif dan maju,” imbuh Wahyudi. (Cky)
