Kabarindo24jam.com | Jakarta – Tahun 2025 dinilai sejumlah kalangan masyarakat merupakan tahun penentu dalam perjalanan transformasi Polri. Alasannya, pada tahun ini, disusun Grand Strategy (rencana jangka panjang) Polri 2025–2045 sebagai lanjutan Grand Strategy Polri 2005–2025.
“Transformasi Polri selalu mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan agenda pembangunan yang dikembangkan oleh presiden terpilih pada setiap periodenya,” ungkap pemerhati intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangannya yang dikutip, Senin (30/6/2025).
Dia menyebutkan bahwa disusunnya grand strategy ini karena adanya sejumlah titik transformasi Polri, salah satunya pada saat pascareformasi tahun 1998. Polri pada saat itu, kata dia, didesain sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup dalam hal pengamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.
“Setelah Polri diberikan kewenangan dan independensi kelembagaan, berbagai transformasi tumbuh dan berkembang. Misalnya, ada pemolisian masyarakat yang merupakan terjemahan dari community policing, kemudian pemolisian demokratis (democratic policing), dan terakhir, pemolisian elektronik (e-Policing),” jelas Ngasiman.
Konsep-konsep besar ini pun perlu diterjemahkan dalam kerangka yang lebih operasional, dapat diukur, dinilai, dan dievaluasi perkembangannya. Oleh karena itu, disusun grand strategy Polri guna memudahkan realisasi gagasan besar dalam program dan kegiatan Polri.
Adapun dalam Grand Strategy Polri 2025–2045, dia menilai bahwa masih ada banyak hal yang perlu dikembangkan, utamanya terkait dengan bidang teknologi, di antaranya e-policing, robotic policing, dan smart policing.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong Polri agar semakin cepat dan responsif dalam menangani laporan di masyarakat. “Jangan tunggu viral baru bertindak. Polri harus gerak cepat, hadir lebih awal dalam setiap persoalan hukum yang diadukan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun kepercayaan publik,” kata dia di Jakarta.
Selain itu, Abdullah meminta Polri untuk bersikap tegas terhadap anggotanya yang melanggar aturan. Menurutnya, tindakan melindungi oknum justru akan mencoreng citra institusi secara keseluruhan. “Kami mendesak agar setiap pelanggaran anggota ditindak tegas. Penegakan disiplin internal harus kuat agar Polri semakin dipercaya,” ujarnya.
Abdullah juga mendorong Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan artificial intelligence (AI) dalam meningkatkan kinerja.
Sebagai mitra kerja Polri di parlemen, Abdullah mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong reformasi di tubuh Polri, termasuk dalam aspek pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan peningkatan integritas aparat.
“Usia ke-79 ini harus menjadi tonggak pembenahan. Kami percaya, dengan komitmen yang kuat dan langkah yang konkret, Polri bisa menjadi institusi yang benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” katanya seraya menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Polri. (Cky/*)
