Kabarindo24jam.com | Jakarta – Sejumlah partai yang memiliki Fraksi di DPR RI menyetujui evaluasi atas tunjangan wakil rakyat usai kemarahan publik tumpah di jalan atas isu kenaikan tunjangan, termasuk perumahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Minggu (31/8/2025), setidaknya sudah ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju evaluasi, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB dan PKS.
PDIP melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyatakan, “Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya”.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga menyampaikan siap meninjau ulang sejumlah tunjangan bagi anggota dewan demi menyikapi keluhan masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8).
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya. “Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji.
Sementara Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan akan menyetujui evaluasi tunjangan anggota DPR RI. “Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul.
Demikian juga Fraksi PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang dianggap memicu kemarahan rakyat.
Dalam kaitan itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid dalam rilis resminya di laman PKS. (Cky/*)
