Kabarindo24jam.com | Jakarta,- Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2025.
Laporan ini terkait kebijakan Dedi Mulyadi yang membina siswa bermasalah di barak militer, yang dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengumumkan program pendidikan karakter bagi siswa bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri, bertujuan membina pelajar yang terindikasi terlibat kenakalan remaja, pergaulan bebas, atau tindakan kriminal.
Adhel Setiawan menilai bahwa kebijakan ini tidak seharusnya dilakukan karena pendidikan bagi anak tidak seharusnya dilakukan dengan cara militer.
Ia juga menyatakan bahwa program ini belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
“bahwa anak-anak yang mengikuti program ini disuruh bangun jam 04.00 WIB, tidur jam 10 malam, mengenakan pakaian militer, diajarin baris-berbaris, dan dibotakin” pungkasnya.
Adhel meminta Komnas HAM untuk mengusut kasus ini dan menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM. Ia juga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Selain itu, Adhel juga akan melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, serta mendesak pemberian sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Komnas HAM belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini. Namun, jika terbukti ada pelanggaran HAM, maka Dedi Mulyadi dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
