Kabarindo24jam.com | Bogor – Wali Kota Dedie A Rachim berpesan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar berupaya lebih keras lagi guna meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi Kota Bogor di tahun 2025 ini. Sebab pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi berada di angka 90,36 dengan kategori A- (A minus) dan ini menjadi yang tertinggi di antara pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.
“Hasil 2024 merupakan upaya yang terus kita tingkatkan dan terus pertahankan agar penilaiannya semakin tinggi lagi. Tentunya saya berkeinginan para pimpinan perangkat daerah terus bersemangat meraih indeks reformasi birokrasi yang setinggi-tingginya dan jangan sampai mundur,” kata Dedie Rachim dalam pernyataan persnya, dikutip pada Senin (3/11/2025).
Berbicara mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dedie Rachim menyebut bagaimana cara menurunkan visi dan misi kepala daerah menjadi program dan kegiatan. Sebab dari keduanya lahir perspektif internal dan eksternal yang saling berproses.
Adapun khusus perspektif eksternal, lebih kepada dukungan dan dorongan dari pihak-pihak yang mendukung serta mendorong visi dan misi, sehingga penilaian daerah tersebut akan menjadi kontributor bagi penilaian provinsi, dan dari provinsi akan menjadi pendorong ke tingkat nasional.
“Siklus ini menjadi hal yang harus dilalui dan dijalankan pemerintah daerah. Tidak ada alasan bagi Kota Bogor untuk tidak meraih nilai A,” ujar Dedie Rachim yang terpilih menjadi Wali Kota Bogor bersama pasangan Wakilnya, Jenal Mutaqin, di pemilihan kepala daerah 2024 lalu.
Dedie Rachim menekankan, bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Bogor bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dengan indikator yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya. “Selain mendukung visi dan misi daerah, juga untuk mendukung Asta Cita pemerintah pusat,” tutur Dedie Rachim.
Sebelumnya diketahui, pada Kamis (30/10/2025), Wali Kota Dedie A. Rachim, menerima Kehadiran tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang dipimpin Ketua Tim Evaluator dari KemenPANRB, Analis Kebijakan Muda KemenPANRB, Canggih Hangga Wicaksono didampingi anggota tim evaluasi Nur Fadilah Al Munawaroh.
Kehadiran mereka di Kota Bogor dalam rangka mengevaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menilai sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah.
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa kegiatan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemkot Bogor merupakan upaya untuk menilai sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah.
“Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang kami soroti. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan Pemerintah Kota Bogor mendapat arahan serta masukan berharga untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor dengan lebih baik,” jelas Denny. (Man/*)
