Kabarindo24jam.com | Bogor Kota – Wali Kota Dedie A Rachim menegaskan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan work from home (WFH) atau kerja dari rumah (daring) yang diterapkan pada ASN Pemkot bisa berjalan efisien.
“Kami merespons arahan dari pemerintah pusat terkait dengan WFH. Kami akan coba lakukan pemetaan segera, terutama OPD mana yang nantinya akan diprioritaskan untuk bisa melaksanakan WFH,” kata Dedie kepada wartawan, Selasa (24/3/ 2026).
Selain itu, pihaknya pun memerlukan waktu agar implementasi WFH itu tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga rencana sekolah daring yang sudah diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi baru-baru lalu.
“Selanjutnya, untuk pelaksanaan WFH bagi siswa dan pelajar, tentu kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dan prioritas utama dari Pemkot Bogor adalah revisi dari Kepwal, apakah nanti akan diberlakukan misalnya satu hari kerja full WFH,” ujarnya.
Dedie menjelaskan, penerapan WFH ini sesuai arahan dari arahan pemerintah pusat dimulai pada April 2026. Tentu, masih ada waktu beberapa hari sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Skemanya tadi kami sudah bahas, untuk SKPD yang memang tidak mungkin melaksanakan pelayanan WFH, tentu tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tetapi untuk beberapa SKPD yang mungkin dilaksanakan WFH secara apa namanya istilahnya full, itu juga nanti akan ditetapkan berdasarkan Kepwal ini,” jelasnya.
Sebagai informasi, kebijakan WFH bagi ASN akan mulai diberlakukan setelah Lebaran atau pada 1 April 2026.
Adapun pembelajaran online tidak akan diterapkan secara menyeluruh. Mata pelajaran yang bersifat praktikum tetap akan dilaksanakan secara tatap muka, sementara materi yang dinilai efektif disampaikan secara jarak jauh akan dialihkan ke sistem daring.
Selain itu, opsi pemberian subsidi kuota internet bagi siswa juga tengah dipertimbangkan. Wacana ini juga sejalan dengan rencana penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Work From Anywhere (WFA).
Arya Sugiarto mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran negara.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah siap mengikuti kebijakan tersebut, meskipun hingga kini teknis pelaksanaan WFA masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat. “Sudah ada arahan untuk efisiensi, namun teknis pelaksanaannya masih kami tunggu,” imbuh Bima. (Man)
