NEW YORK – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa akan selalu berdiri teguh dalam solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, Indonesia menyatakan rakyat Palestina sudah terlalu lama menderita dan mendambakan perdamaian yang sudah saatnya terwujud di negeri itu.
“Sampai Palestina benar-benar bisa menjadi negara merdeka Indonesia akan berdiri teguh dalam solidaritas dengan saudara-saudara Palestina kita dan saudara perempuan,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77 di New York, Senin (26/9) malam waktu Indonesia.
Retno mengemukakan bahwa solusi damai adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan konflik. Ia mendorong dialog dan kerja sama guna menumbuhkan kepercayaan strategis. “Ini adalah aturan main yang harus kita pertahankan jika kita benar-benar menginginkan perdamaian,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membawa paradigma baru soal perdamaian saat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Juni 2022 lalu. “Upaya mewujudkan perdamaian dengan paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan di Palestina serta Afganistan,” katanya.
Retno menyebut masyarakat di Afghanistan berhak mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Ia menegaskan hak semua orang, termasuk perempuan, setara dihormati dan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan diberikan.
“Tanpa paradigma baru ini perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang sulit dipahami,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa Indonesia juga menegaskan bahwa Jakarta akan menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv jika Israel menerapkan solusi dua negara.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengungkapkan dukungan atas solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina di sidang Majelis PBB ke-77 di New York, Kamis (22/9/2022). “Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan (solusi) dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kita,” ujar Lapid.
Melansir The Diplomat, Indonesia merupakan salah satu negara yang tak mengakui kemerdekaan Israel akibat pendudukan Tel Aviv di wilayah Palestina. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, RI juga menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Mengutip Britannica, solusi dua negara merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam kerangka tersebut, kedua negara mengakui kemerdekaan satu sama lain. Negara Israel bakal menaungi penduduk Yahudi, sementara negara Palestina bakal menaungi warga Palestina. (CP/CNN)
