KabarIndo24Jam.com | Tanah Sareal – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengumumkan bahwa pembangunan underpass di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kebon Pedes, Tanah Sareal, telah resmi beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR). Hal ini disepakati dalam forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa proyek underpass Kebon Pedes yang selama ini dikenal sebagai ‘perlintasan maut’ menjadi salah satu prioritas yang diusulkan pengerjaannya oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Pemprov.
“Salah satu yang kami usulkan saat itu adalah pembebasan lahan untuk underpass Kebon Pedes. Hasilnya, rencana itu akan menjadi belanja langsung Dinas BMPR Jabar karena wilayah ini masuk ruas jalan provinsi,” ungkap Rudy kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Meski bukan lagi dikelola langsung oleh Pemkot Bogor, Rudy menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal setiap tahapan perencanaan hingga masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, lanjut Rudy, akan segera menjalin komunikasi formal dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna mendorong pengalokasian anggaran proyek tersebut dalam APBD provinsi.
“PUPR akan bersilaturahmi dan mengirimkan surat resmi ke Gubernur. Kami juga akan menyerahkan Detail Engineering Design (DED) yang sudah kami buat ke Dinas BMPR agar direview dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Rudy menekankan pentingnya pembangunan underpass Kebon Pedes dari sisi keselamatan masyarakat. Titik JPL tersebut menjadi simpul kemacetan dan lokasi rawan kecelakaan akibat padatnya arus lalu lintas dan frekuensi kereta Commuter Line Jabodetabek yang melintas setiap 3–4 menit.
“Di jam sibuk, titik tersebut menjadi langganan macet panjang. Kami juga mempertimbangkan keselamatan warga karena sering terjadi kecelakaan akibat perilaku pengendara yang tidak disiplin,” katanya.
Sebagai upaya lanjutan, Pemkot Bogor akan memperkuat komunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat guna memastikan dukungan politik terhadap keberlanjutan proyek ini.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik. Underpass Kebon Pedes adalah kebutuhan mendesak warga, jadi kami akan terus kawal agar proyek ini benar-benar terealisasi,” pungkasnya. (Man/*)
