Jakarta, Kabarindo24jam – Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan kembali komitmennya mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai demokrasi di tanah air. Karena itu, markas besar TNI menyampaikan setiap warga negara memiliki hak menyampaikan aspirasi hingga kritik secara terbuka dan bertanggung jawab.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyebut bahwa hingga saat ini dan kedepan, TNI berkomitmen penuh dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik,” ujar Kristomei dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
Kristomei mengatakan ruang demokrasi harus dijaga. TNI, lanjut dia, memegang teguh prinsip netralitas dan tidak pernah terlibat dalam upaya membungkam suara publik. “Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan mencampuri urusan politik praktis,” terangnya.
Kristomei tak membenarkan segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun kelompok. Dia mempersilakan warga untuk melapor jika mengalami intimidasi. “Mari sama-sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi,” katanya.
Lebih lanjut, TNI juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan. TNI tegas menolak segala bentuk tuduhan yang arahkan ke TNI tanpa bukti, data dan fakta.
“TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat maupun aspirasinya,” ucap Kristomei.
“Framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta yang kredibel, tendensius, tidak objektif semakin memperlihatkan dengan jelas target utamanya adalah merekayasa persepsi lingkungan bahwa TNI dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang militeristik dan antidemokrasi,” sambung dia.
Untuk itu, Kristomei mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas, mengedepankan dialog, komunikasi dan klarifikasi, dan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat. Kristomei menilai, demokrasi akan tumbuh sehat jika dijaga bersama dengan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar. (Cok/*)
