Kabarindo24jam.com | Bengkulu Utara — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam agenda Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) Tahun 2025.
Kegiatan evaluasi yang digelar di Ruang Command Center Sekretariat Daerah, Selasa (4/11/2025), dipimpin langsung oleh Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, bersama tim Satgas I.2.
Dalam kesempatan itu, KPK menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan pembenahan sistem pengelolaan anggaran di daerah.
> “Evaluasi MCSP menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel. Kami mendorong daerah terus melakukan inovasi serta menutup celah penyimpangan anggaran,” ujar Uding Juharudin.
Bupati Arie Septia Adinata menyambut baik langkah evaluasi ini. Menurutnya, kehadiran KPK merupakan bentuk pendampingan positif agar reformasi birokrasi berjalan konsisten.
> “Pemkab Bengkulu Utara berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas korupsi. Evaluasi ini menjadi refleksi bagi kita semua,” ungkap Arie.
—
Desas-desus Kurva-S Mulai Jadi Sorotan
Di tengah proses evaluasi, muncul kabar yang mulai menarik perhatian publik dan pemerhati anggaran. Beberapa proyek fisik tahun 2025 disebut-sebut mengalami deviasi progres antara laporan administrasi dengan kondisi lapangan.
Namun, sebagian paket pekerjaan tersebut tetap mendapat pencairan termin pembayaran, menimbulkan tanda tanya di kalangan pelaku proyek.
Sumber internal menyebut adanya potensi ketidaksesuaian antara laporan Kurva-S, dokumen pembayaran, dan realisasi fisik. Jika terbukti, hal ini dapat membuka celah penyimpangan yang berisiko menimbulkan kerugian negara.
> “Kurva-S yang tidak sesuai realisasi bisa jadi pintu awal penyelidikan,” ujar salah seorang pemerhati anggaran yang enggan disebutkan namanya.
—
KPK Perluas Ruang Evaluasi
Dalam forum MCSP, Pemkab Bengkulu Utara turut memaparkan capaian indikator, kendala teknis, serta rencana perbaikan tata kelola untuk tahun mendatang.
Sinyal pengawasan KPK kini meluas, tidak hanya memantau laporan digital, tetapi juga menelusuri tren dan isu aktual di lapangan.
Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (Wen*/)
