Kabarindo24jam.com | Jakarta – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025–2030 resmi di pimpin oleh Buky Wibawa, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Pengukuhan dilakukan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (4/12), berbarengan dengan pelantikan pengurus ASDEPSI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Tito memaparkan sejumlah persoalan yang masih membayangi banyak pemerintah daerah, terutama selepas penerapan penuh UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Ia menilai dominasi belanja pegawai serta ketergantungan pada transfer pusat masih menghambat penguatan fiskal daerah. Mendagri mengingatkan bahwa DPRD provinsi berada pada posisi penting dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Menurut Tito, lembaga legislatif daerah harus semakin profesional, adaptif, dan menjalankan fungsi pengawasan secara lebih kuat di tengah dinamika kebijakan pusat.
“Banyak BUMD tidak dikelola profesional. Seharusnya menambah pendapatan daerah, bukan membebani APBD. Di sini DPRD harus hadir mengawasi,” tegas Tito. Ia memastikan pemerintah pusat memberikan ruang bagi DPRD untuk memperkuat perannya dalam menata ulang kebijakan fiskal daerah, termasuk mendorong efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan.
Setelah pelantikan, Buky menyebut periode 2025–2030 menjadi fase krusial bagi ADPSI. Ia menekankan perlunya harmonisasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi perubahan sistem fiskal nasional. “Periode ini penuh tantangan. Dengan implementasi penuh UU HKPD, DPRD harus adaptif dan responsif terhadap kebijakan fiskal baru,” ujarnya.
Buky juga menyampaikan komitmen ADPSI untuk mendukung agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, mulai dari ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, hingga penguatan koperasi desa. “ADPSI akan mendukung penuh program pemerintah pusat dan memastikan implementasinya berjalan baik di daerah,” kata Buky.
Lebih jauh, ia menuturkan ADPSI telah menyelesaikan rekomendasi Rakernas I Tahun 2025 dan langsung menyerahkannya kepada Mendagri. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kelembagaan DPRD, bantuan hukum, revisi PP 18/2017, harmonisasi kedudukan keuangan DPRD, hingga penguatan Sekretariat DPRD.
Rangkaian kegiatan pelantikan yang dihadiri para ketua DPRD provinsi se-Indonesia, pengurus ADPSI dan ASDEPSI, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri ini ditutup dengan arahan teknis mengenai tantangan tata kelola pemerintahan daerah di tahun-tahun mendatang. (Dul*/)
