Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat bersama BGN pada Kamis, 17 September 2026.
Anggaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan BGN pada 2027. Berdasarkan keterangan resmi BGN, pagu Rp240,20 triliun merupakan hasil penyesuaian dari pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun atau setelah dilakukan efisiensi sekitar Rp30 triliun.
Dari total pagu tersebut, Rp232,88 triliun atau sekitar 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Di dalam anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional tersebut, alokasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar Rp232,50 triliun. Dengan demikian, angka Rp240,20 triliun merupakan total pagu BGN, bukan seluruhnya merupakan anggaran langsung untuk MBG.
BGN menyatakan alokasi MBG 2027 mencakup penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk 2027, BGN menargetkan program tersebut menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari alokasi MBG sekitar Rp232,50 triliun, sekitar Rp198,96 triliun diarahkan bagi kelompok peserta didik dan Rp33,54 triliun bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Perkembangan tersebut berlangsung setelahnya Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, pada awal September menyampaikan bahwa terdapat ruang untuk melakukan efisiensi anggaran MBG 2027 hingga berada di bawah Rp200 triliun.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan mengenai kemungkinan efisiensi, bukan penetapan resmi bahwa anggaran MBG akan dipangkas menjadi di bawah Rp200 triliun.
Pada 3 September 2026, BGN sendiri telah menyampaikan kepada Komisi IX DPR bahwa pagu anggaran BGN 2027 yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran adalah Rp240,20 triliun. Pada kesempatan yang sama, BGN menyatakan telah melakukan efisiensi Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah untuk MBG, dari sebelumnya Rp262,50 triliun menjadi Rp232,50 triliun.
Karena itu, kronologi resmi menunjukkan bahwa angka Rp240,20 triliun bukan baru muncul setelah pergantian Menteri Keuangan. Angka tersebut telah menjadi dasar RKA BGN dan telah dibahas bersama Komisi IX DPR pada 3 September, kemudian disepakati dalam pembahasan lanjutan pada 17 September 2026.
Dalam perkembangan terakhir, BGN menyatakan akan mengelola anggaran tersebut dengan penekanan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. BGN juga menyebut penguatan keamanan pangan, pengawasan, validitas data, serta tata kelola sebagai bagian dari pelaksanaan program 2027. Dengan demikian, informasi bahwa DPR menyetujui pagu BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun adalah benar.
(Ls/*)
