DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Perjalanan, Negara Perkuat Pemulihan Kekayaan Hasil Kejahatan

Kabarindo24jam.com | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan,II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Bacaan Lainnya

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan legislasi yang telah berlangsung sekitar 18 tahun, sejak kajian awal mengenai kebutuhan instrumen perampasan aset dimulai pada 2008.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi, sekaligus mengatur mekanisme hukum untuk mengambil alih aset dalam keadaan tertentu tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelakunya.
kewenangan tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang.

Proses perampasan tetap harus mengikuti prosedur hukum, pemeriksaan pengadilan, pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset.

Persetujuan DPR pada 19 November merupakan keputusan legislatif tingkat akhir di parlemen. Status pengundangan dan tanggal mulai berlakunya tetap harus dibedakan dari keputusan persetujuan tersebut.

Perjalanan regulasi ini berlangsung panjang karena menyangkut perubahan instrumen hukum negara dalam menangani kekayaan hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mengkaji kebutuhan instrumen hukum khusus untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
Gagasan tersebut muncul karena pemidanaan pelaku belum selalu diikuti keberhasilan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan.

PPATK menginisiasi penyusunan regulasi dan menyampaikan gagasan kepada Presiden pada 2009. Draf pertama RUU disusun pada 2012. Namun, hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembahasan belum menghasilkan pengesahan.

2015 – Masuk Prolegnas jangka menengah
RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah. Akan tetapi, rancangan tersebut tidak menjadi prioritas pembahasan DPR sehingga prosesnya kembali tertunda

2019–2020 – Penyusunan draf kedua
Pemerintah menyelesaikan draf kedua pada 2019 dan mengusulkan agar RUU dimasukkan dalam Prolegnas 2020.
Usulan tersebut tidak berlanjut menjadi pembahasan prioritas

2021–2022 – Pembahasan antarkementerian
Pemerintah kembali menyelesaikan sejumlah persoalan substansi antarkementerian dan melakukan penyelarasan naskah akademik. RUU kemudian masuk Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.

29 Maret–Mei 2023 – Dorongan pembahasan kembali
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendorong DPR mempercepat pembahasan. Pada 4 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden kepada DPR untuk membahas RUU tersebut. Sampai berakhirnya masa pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024, pembahasan belum mencapai keputusan akhir.

RUU kembali memperoleh tempat dalam agenda legislasi DPR. Komisi III kemudian menggelar pembahasan dan menyerap masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, serta kelompok masyarakat sipil. Pada 2026, pembahasan semakin intensif melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

6 Oktober 2026 – Menjadi inisiatif DPR
Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR. Pembahasan selanjutnya dilakukan bersama pemerintah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

5 November 2026 – Perubahan judul
DPR dan pemerintah menyepakati perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup pengaturan.

18 November 2026 – Pembahasan tingkat I selesai
Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I. Panitia Kerja telah membahas 397 DIM, terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. Keputusan diambil melalui rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Dengan keputusan tersebut, perjalanan legislasi yang dimulai pada 2008 mencapai tahap persetujuan DPR.

Isi pokok Undang-Undang Perampasan Aset
Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah memperkuat pemulihan aset atau
Berdasarkan penjelasan pemerintah dalam pembahasan akhir, terdapat sejumlah ruang lingkup utama yang diatur.

1. Jenis tindak pidana
Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset meliputi:
Tindak pidana korupsi.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana pendanaan terorisme.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan melalui teknologi informasi dan/atau yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Penipuan investasi ilegal dan manipulasi perdagangan saham yang menimbulkan banyak korban menjadi salah satu contoh persoalan yang disoroti dalam pembahasan.

2. Jenis aset yang dapat dirampas
Pengaturan mencakup aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui hubungan kepemilikan atau penguasaan yang dapat dibuktikan menurut hukum.
Penelusuran aset menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk aset yang telah dialihkan atau disamarkan.

3. Dua mekanisme perampasan
Undang-undang mengatur mekanisme berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture (CBF), serta mekanisme tanpa putusan pemidanaan terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture (NCB).

4. Pengelolaan aset
Aset yang telah dirampas harus dikelola oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel. Pengelolaannya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

5. Pengawasan
Regulasi mengatur pengawasan atas proses perampasan maupun pengelolaan aset, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan sistem terintegrasi untuk memperkuat transparansi.

Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana
Ketentuan NCB menjadi salah satu bagian paling penting sekaligus paling sensitif dalam regulasi ini.
Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset melalui jalur peradilan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam pembahasan Komisi III, terdapat lima kondisi yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut:
Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
Pelaku tindak pidana tidak diketahui.
Keberadaan pelaku tindak pidana tidak diketahui.
Pembahasan DIM juga menetapkan ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar untuk mekanisme tersebut.

Prosesnya bukan penyitaan otomatis. Penegak hukum harus menelusuri dan memverifikasi hubungan aset dengan tindak pidana, kemudian mengajukan permohonan melalui mekanisme yang ditentukan kepada pengadilan.

Tahapan yang dibahas mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Apabila tersangka atau terdakwa yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya kemudian ditemukan atau tertangkap, pembahasan RUU mengatur penghentian proses perampasan NCB berdasarkan penetapan hakim agar proses pidana dapat dilanjutkan sesuai hukum acara.

Hal penting lainnya, perampasan aset melalui mekanisme NCB tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum pidana masih dapat dilanjutkan.
Pengawasan pengadilan dan perlindungan masyarakat
Pemberian kewenangan perampasan aset kepada negara harus diimbangi dengan pengawasan hukum yang ketat.

DPR dan pemerintah membahas sejumlah instrumen perlindungan agar kebijakan tersebut tidak menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.

Pertama, pemeriksaan pengadilan.
Perampasan aset tanpa putusan pidana tetap memerlukan pemeriksaan dan keputusan pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat secara sepihak menetapkan bahwa suatu kekayaan menjadi milik negara tanpa mengikuti prosedur hukum.

Kedua, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
Orang atau badan hukum yang memiliki hak sah atas aset harus memperoleh kesempatan untuk membela kepentingannya.

Contohnya, seseorang yang membeli properti secara sah dari pihak lain tidak boleh otomatis kehilangan hak kepemilikan hanya karena penjualnya kemudian terlibat tindak pidana.
Pembahasan DPR juga menyoroti pentingnya pencatatan fisik aset sejak awal penyitaan untuk menghindari perubahan, penyusutan, atau hilangnya barang yang diamankan.

Ketiga, transparansi pengelolaan.
Aset yang telah dirampas harus tercatat, diamankan, dan dikelola secara profesional. Pemanfaatan maupun penjualannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pengawasan terhadap aparat.
Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun manipulasi administrasi.

Kelima, pengembalian kepada korban.
Pengelolaan aset juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian kekayaan kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.
Dasar hukum dan landasan pembentukan
Pembentukan regulasi ini berkaitan dengan beberapa landasan hukum dan prinsip internasional.

UUD 1945 Pasal 20, yang mengatur kewenangan DPR bersama Presiden dalam pembentukan undang-undang.
Konvensi PBB Antikorupsi 2003 (UNCAC), yang telah disahkan Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut memuat ketentuan kerja sama internasional dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Prinsip pemulihan aset, yakni mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak.

Prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang menempatkan proses hukum, kepastian hukum, dan hak atas kepemilikan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan perampasan.
Perlu ditegaskan, UNCAC menjadi landasan internasional pemulihan aset, bukan berarti setiap ketentuan dalam undang-undang nasional otomatis berasal langsung dari konvensi tersebut.

Implikasi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia
Pengesahan regulasi ini berpotensi membawa perubahan penting dalam strategi pemberantasan korupsi.

Selama ini, penanganan perkara pidana sering menghadapi persoalan ketika aset hasil kejahatan telah dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.

Dengan instrumen perampasan aset yang lebih kuat, negara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan hasil tindak pidana.
Dampaknya dapat dilihat dalam beberapa aspek.

1. Memperkuat pemulihan kerugian negara
Penindakan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.
Kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana juga menjadi sasaran pemulihan.

2. Mempersempit ruang penyembunyian hasil kejahatan
Mekanisme penelusuran dan perampasan aset diharapkan menyulitkan pelaku memanfaatkan hasil kejahatan melalui pengalihan kepemilikan atau penyamaran kekayaan.

3. Memperkuat efek pencegahan
Risiko kehilangan hasil kejahatan dapat menjadi instrumen pencegahan tambahan terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.

4. Membuka peluang pemulihan hak korban
Aset yang berhasil dipulihkan dapat diarahkan untuk mengembalikan hak korban sesuai mekanisme hukum yang uberlaku.

5. Menguji akuntabilitas penegakan hukum
Keberhasilan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan negara, tetapi juga oleh konsistensi aparat dalam menerapkan pembuktian, menghormati hak masyarakat, dan menjaga transparansi.
Tahap berikutnya: implementasi dan pengawasan
Setelah persetujuan DPR, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengesahan formal, pengundangan, aturan pelaksanaan, serta kesiapan lembaga yang akan menjalankan ketentuan tersebut.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset berjalan dengan standar yang jelas.

Publik juga perlu memperoleh akses terhadap informasi mengenai aset yang dirampas, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan hasil pemulihan.

Nomor undang-undang, tanggal pengundangan, dan tanggal mulai berlaku perlu dicantumkan setelah dokumen resmi tersedia.

Penutup
Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi tonggak penting perjalanan panjang reformasi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
Setelah sekitar 18 tahun sejak gagasan awalnya dikaji, negara memperoleh landasan regulasi baru untuk memperkuat upaya pemulihan kekayaan hasil tindak pidana.

Keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan negara membuktikan asal-usul aset, melindungi masyarakat yang tidak terlibat kejahatan, mengembalikan hak korban, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Perampasan aset harus menjadi instrumen penegakan hukum, bukan instrumen kekuasaan.

Prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat harus tetap menjadi pijakan pelaksanaannya.

(Los/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *