Dugaan Pungutan 15 Persen Dana Revitalisasi, Penyidik Kejati Geledah Disdikbud dan Periksa 83 Kepala Sekolah

Kabarindo24jam.com | Lampung Tengah – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memperluas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan terkait Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan diperiksa tim penyidik gabungan Kejati Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah pada Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi yang diterima sejumlah sekolah.

Perkara ini menjadi perhatian karena program revitalisasi merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Bacaan Lainnya

Dugaan adanya permintaan uang kepada kepala sekolah berpotensi mengganggu tujuan program apabila terbukti memengaruhi pengelolaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Dugaan setoran 10–15 persen
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, sebelumnya mengungkapkan adanya indikasi permintaan setoran uang tunai sebesar 10 hingga 15 persen dari sejumlah kepala sekolah penerima program.

Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penyidik masih mendalami bagaimana permintaan uang tersebut dilakukan, siapa pihak yang diduga meminta, serta apakah terdapat penyerahan uang dan aliran dana kepada pihak tertentu.

Kejati juga belum mengumumkan nilai keseluruhan uang yang diduga diminta maupun jumlah dana yang benar-benar diterima pihak tertentu.

Perkara masuk tahap penyidikan
Penanganan perkara secara resmi memasuki tahap Pendidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Penyidikan diarahkan untuk mengungkap dugaan pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

10 November 2026 — Kantor Disdikbud digeledah
Tim penyidik Pidana Khusus Kejati Lampung melakukan penggeledahan di Kantor Disdikbud Lampung Tengah dan sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan penyidikan.
Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 13.00 hingga 20.00 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, laptop, telepon genggam, perangkat penyimpanan rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
Tim juga melakukan penggeledahan di salah satu kediaman pihak terkait.

11 November 2026 — Pemeriksaan pejabat dinas
Rangkaian pemeriksaan turut menyasar sejumlah pejabat dan pegawai Disdikbud Lampung Tengah.

Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman, termasuk pejabat yang dimintai keterangan. Sejumlah kepala bidang dan pegawai lainnya juga diperiksa secara bergantian.

Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan dinas tersebut.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

12 November 2026 — Pemeriksaan saksi berlanjut
Penyidik kembali meminta keterangan sejumlah saksi di Kantor Kejati Lampung untuk memperkuat konstruksi perkara dan menelusuri dugaan permintaan setoran.

13 November 2026 — Kejati mengungkap indikasi setoran
Keterangan Kejati Lampung yang disampaikan melalui Kasi Penkum Ricky Ramadhan mengungkap adanya indikasi permintaan setoran tunai sebesar 10–15 persen kepada sejumlah kepala sekolah oleh oknum ASN di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.

Penyidik juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset atau asset tracing guna mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

17 November 2026 — Sebanyak 83 kepala sekolah diperiksa
Penyidikan memasuki tahap pemeriksaan saksi secara lebih luas.
Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan diperiksa di Kantor Kejari Lampung Tengah. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, menjelaskan bahwa penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan keterangan dan alat bukti sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terkait.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah menjadi salah satu fokus penyidikan karena dugaan pemerasan berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah tersebut.

Sejumlah pejabat dan pegawai dinas telah dimintai keterangan, termasuk kepala dinas dan beberapa kepala bidang. Adapun pemeriksaan terhadap pejabat Disdikbud tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan ataupun penetapan status tersangka.

Penyidik masih harus mengungkap siapa yang diduga meminta uang, bagaimana mekanisme permintaan tersebut berlangsung, apakah ada tekanan terhadap kepala sekolah, serta siapa yang menerima dan menguasai dana.

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Kasi Intelijen Okky Desvian menegaskan bahwa penanganan utama perkara berada di bawah kewenangan bidang Pidana Khusus Kejati Lampung.

Kejari Lampung Tengah memberikan dukungan terhadap proses penyidikan. Barang bukti dan penelusuran aliran dana
Pengamanan dokumen dan perangkat elektronik menjadi bagian penting dalam penyidikan karena dapat membantu mengungkap komunikasi, administrasi kegiatan, serta kemungkinan hubungan antara pihak-pihak yang diperiksa.

Kejati Lampung juga menyampaikan bahwa penyidik melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi asal-usul dan penguasaan harta yang mungkin berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Pada perkembangan yang tersedia pada 17 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai total uang yang diduga terkumpul, nilai kerugian negara, maupun identitas penerima dana yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Program revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan keamanan lingkungan belajar, serta mendukung kegiatan pembelajaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam siaran pers 12 November 2026 menjelaskan bahwa program revitalisasi dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meminta penerima bantuan menjalankan pembangunan sesuai perjanjian kerja sama dan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

Kementerian juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak terpengaruh pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan atau menitipkan kepentingan tertentu. Sekolah diminta tidak takut terhadap ancaman atau tekanan selama pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam konteks perkara Lampung Tengah, dugaan permintaan setoran perlu diusut secara menyeluruh agar tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan, mengurangi kualitas pekerjaan, ataupun mengalihkan anggaran yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pendidikan.

Belum terdapat keterangan resmi bahwa seluruh program revitalisasi di Lampung Tengah dihentikan atau mengalami penundaan akibat penyidikan ini.

Kejati diminta mengungkap pihak yang bertanggung jawab
Penyidikan Kejati Lampung masih berlanjut dengan pendalaman keterangan para kepala sekolah, pejabat dinas, dokumen kegiatan, serta barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian, melindungi kepala sekolah dari praktik penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan anggaran revitalisasi benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu fasilitas pendidikan.

(Los/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *