Kabarindo24jam.com | BENGKULU UTARA – Penerapan sanksi dan denda hukum adat di tingkat desa kembali menjadi sorotan. Praktik penyelesaian persoalan masyarakat melalui mekanisme adat dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan hukum nasional.
Pasalnya, dalam sejumlah persoalan yang muncul di masyarakat, penyelesaian melalui mekanisme adat kerap diwarnai penggerebekan oleh massa, tuntutan denda bernilai fantastis berupa emas dan hewan ternak, hingga desakan pemberhentian perangkat desa tanpa melalui pembuktian serta prosedur hukum yang semestinya.
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Yayasan Kabarindo Bengkulu, Hendra, angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa keberadaan hukum adat memang diakui negara, tetapi penerapannya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta peraturan pelaksanaannya.
“Jangan sampai hukum adat justru ditempatkan di atas hukum negara. Kearifan lokal harus tetap dihormati, tetapi penerapan sanksinya wajib mengikuti koridor hukum. Jangan sampai dalih menegakkan adat malah menjadi alat untuk menekan, mengintimidasi, bahkan memeras seseorang,” tegas Hendra.
Denda Adat Tidak Boleh Ditetapkan Sesuka Hati
Menurut Hendra, masyarakat, tokoh adat, maupun kelembagaan adat di tingkat desa perlu memahami batasan antara penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat dengan tindakan yang masuk kategori tindak pidana.
Ia menjelaskan, KUHP Baru melalui Pasal 2 memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut bukan berarti setiap desa atau lembaga adat dapat membuat dan menjatuhkan sanksi pidana secara bebas tanpa dasar hukum.
Terlebih, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP harus memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Dalam Pasal 15 PP tersebut, pemenuhan kewajiban adat setempat bagi perseorangan harus sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP, yakni paling banyak Rp10 juta.
Dengan demikian, penetapan kewajiban adat tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan keinginan atau keputusan sepihak pihak tertentu.
“Kalau ada pelanggaran adat, silakan diselesaikan melalui mekanisme yang sah. Namun, besaran denda, bentuk kewajiban, serta tata cara penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak boleh seseorang dipaksa menyerahkan emas, ternak, uang, atau harta benda lainnya hanya karena tekanan massa,” ujarnya.
Penggerebekan dan Pemaksaan Denda Bisa Berujung Pidana
Hendra juga mengingatkan bahwa tindakan penggerebekan secara sewenang-wenang, intimidasi, ancaman, hingga pemaksaan pembayaran denda dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri.
Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur pemaksaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tindakan tersebut berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana pemerasan maupun pengancaman. Demikian pula tindakan kekerasan, penghinaan, atau perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai unsur perbuatannya.
“Jangan sampai orang yang merasa sedang menegakkan hukum adat justru berhadapan dengan persoalan pidana. Persekusi, intimidasi, pengancaman, dan pemerasan bukan bagian dari pembenaran atas nama adat. Hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.
Sidang Adat Tidak Bisa Serta-Merta Memberhentikan Perangkat Desa
Tak kalah penting, Hendra turut menyoroti desakan pemberhentian perangkat desa yang terkadang muncul sebagai bagian dari tuntutan penyelesaian persoalan adat.
Menurutnya, keputusan atau hasil musyawarah adat tidak otomatis menjadi dasar hukum untuk mencopot seseorang dari jabatannya sebagai perangkat desa.
Pemberhentian perangkat desa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada alasan yang sah, disertai bukti, serta melalui prosedur administratif pemerintahan desa. Mekanisme tersebut melibatkan konsultasi dengan Camat dan ketentuan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai regulasi yang berlaku.
Hendra juga menegaskan bahwa penyelesaian melalui sidang atau musyawarah adat harus memiliki mekanisme yang jelas, melibatkan lembaga adat yang berwenang, serta tidak boleh dilakukan secara sepihak maupun di bawah tekanan massa.
Bahkan, PP Nomor 55 Tahun 2025 mengatur mekanisme permohonan penetapan pengadilan negeri terhadap hasil musyawarah lembaga adat melalui kepala kejaksaan negeri.
“Jangan karena tekanan massa atau keputusan sidang adat, seseorang langsung diminta mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Ada aturan administrasi pemerintahan desa yang harus dipatuhi. Tidak boleh ada pemberhentian berdasarkan tekanan atau keputusan sepihak,” katanya.
Yayasan Kabarindo: Hormati Adat, Tegakkan Hukum
Menutup keterangannya, Hendra mengimbau seluruh kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, lembaga adat, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara agar mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Menurutnya, adat dan hukum negara seharusnya berjalan beriringan. Kearifan lokal harus menjadi sarana menjaga ketertiban, kehormatan, dan keharmonisan masyarakat, bukan justru menjadi instrumen untuk mengintimidasi atau merampas hak-hak seseorang.
“Adat harus dihormati, tetapi hukum negara juga wajib ditegakkan. Jangan sampai atas nama menjaga kehormatan adat, justru kehormatan dan hak seseorang dilanggar. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai aturan, bukan berdasarkan tekanan massa maupun besarnya tuntutan denda,” tutup Hendra.
Yayasan Kabarindo Bengkulu menegaskan bahwa penegakan adat harus tetap bermartabat, proporsional, dan tidak boleh keluar dari koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wen/^)






