JAKARTA — Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) di tanah air yang ternyata hingga menjelang akhir tahun 2021 belum juga menyelesaikan laporan realisasi anggaran. Akibatnya, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menahan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah-daerah.
Padahal, syarat untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di masa pandemi ini sebenarnya tidak sulit. Pemda hanya perlu menyerahkan laporan belanja wajib dan laporan pelaksanaan telah membelanjakan 8% dari total belanja DAU untuk penanganan Covid-19.
Meski tidak menjelaskan daerahnya secara rinci, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan terdapat 90 daerah yang belum menyelesaikan laporan belanjanya, terdiri dari 78 kabupaten, 6 kota dan 6 provinsi. Dia pun meminta agar Pemda yang belum memenuhi syarat agar segera melengkapinya.
Dana alokasi umum (DAU) tercatat sebesar Rp 272,9 triliun atau turun 5,9%. Dana bagi hasil (DBH) mencapai 48,03 triliun atau turun 30,2%. “DAU dan DBH tertahan penyalurannya adalah karena daerah belum memenuhi persyaratan untuk penyaluran,” kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Senin (25/10/2021).
Dijelaskannya lebih lanjut, ada 52 daerah yang belum penuhi syarat (DAU) dan 118 daerah belum penuhi syarat salur (DBH). “Dan ini bukan anggaran dipotong tapi karena mereka belum memenuhi syarat salur,” jelasnya.
DAK Fisik terealisasi sebesar Rp 79 triliun dan DAK Non Fisik sebesar Rp 7,5 triliun. Sementara itu Dana Desa juga baru terealisasi Rp 43,17 triliun atau turun 17%. “Dana desa turun ini juga sama, ada relaksasi penyaluran dana desa tahun lalu, sekarang kita berharap Pemda dan desa bisa mengelola lebih baik,” pungkas Sri Mulyani. (***/Ded)
