Kabarindo24jam.com | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya keterlibatan Presiden Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Raja Ampat dikeluarkan jauh sebelum pemerintahan Jokowi.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah telah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham. Izin-izin ini dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006, masih di era pemerintahan sebelumnya.
Baru-baru ini, banyak unggahan video di media sosial yang memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Namun, Bahlil menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara Jokowi dan Iriana dengan kapal-kapal tersebut.
Berdasarkan penelusuran (tautan tidak tersedia), terdapat delapan kapal dengan nama lambung JKW Mahakam yang terdaftar di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub). Namun, kepemilikannya terafiliasi dengan empat perusahaan berbeda.
Dengan demikian, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan mengatur aktivitas pertambangan di Raja Ampat, serta membantah adanya keterlibatan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di daerah tersebut.
