TAMAN SARI – Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu lalu sempat beraudiensi dengan pihak Bank Jawa Barat (BJB) dan mendapat pengarahan cara kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan.
Namun kesimpulan dari pertemuan dengan wakil manajemen BJB itu, ternyata masih ada hambatan untuk proses pengajuannya terkait prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga muncul anggapan atau dirasa pihak BJB seperti setengah hati memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.
Acu Juanda ketua UMKM Taman Sari menuturkan, banyak para pelaku usaha sangat terpuruk ketika pandemi covid-19, bahkan tak sedikit pelaku UMKM yang gulung tikar.
“Dampaknya, para pelaku UMKM beralih jadi pekerja serabutan sekedar untuk menyambung hidup,” jelasnya kepada wartawan, baru-baru ini.
Lebih lanjut Acu menuturkan, ketika pihak BJB bertemu, para pelaku usaha yang kekurangan modal usaha, menjadi berharap besar adanya dukungan permodalan dari BJB ini. “Tapi kenyataannya ada aturan yang menghambat harapan sekaligus keinginan para pelaku UMKM,” ujarnya.
“Semestinya dalam proses pemberian bantuan modal UMKM dipermudah atau mendapat dispensasi khusus. Akan tetapi pihak BJB tetap menerapkan persyaratan melalui proses BI checking atau pengawasan nasabah -debitur bank oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Acu.
Hal Ini, tambah dia, tentu saja bukan mempermudah malahan memunculkan kebingungan dalam mencari modal. “Demikian juga dengan bunga 6 persen, itu terasa berat. Jadi kami mohon ada kebijakan dan bantuan dari forum UMKM Kabupaten atau Dinas terkait agar permodalan UMKM mudah diproses,” harapnya.
Acu juga menambahkan, ada aspirasi dari para pelaku UMKM, yaitu diberikan pembinaan dalam mengelola usaha dan pemasaran produk melalui sistem online atau aplikasi digital karena saat ini susah untuk mengandalkan off line.
“Harapan saya, pembinaan tersebut diadakan di kantor kecamatan, jadi lebih dekat. Sebab jika diadakan di Dinas UMKM di Cibinong, kami terlalu jauh mengaksesnya. Pelaku UMKM butuh pengetahuan dunia digital agar usaha lebih baik, semoga direspon pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu Kasi ekbang Taman Sari Ramdoni SE, menuturkan pihak Pemerintah Kecamatan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas UMKM untuk mendapatkan masukan solusi agar para pelaku UMKM ini tidak mengalami kesulitan dalam proses pinjaman modal.
“Jika ada keberatan seperti itu, kita ikuti aturan yang berlaku dari BJB dan terkait BI checking tentu harus bisa dipenuhi kewajiban itu. “Kami hanya memfasilitasi antara BJB ke pelaku UMKM dan Dinas agar maksud dan tujuannya tercapai”,” ujar dia.
Lebih lanjut pria yang akrab di sapa Doni ini, mengatakan Kecamatan akan membuat program pelatihan UMKM bekerjasama dengan Dinas terkait, semacam Bimbingan Teknis (Bimtek). Bagaimana caranya berniaga melalui secara online, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya jual dan beli,” ujarnya. (Tian)