Kamis, 2 Desember 2021

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI – Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu lalu sempat beraudiensi dengan pihak Bank Jawa Barat (BJB) dan mendapat pengarahan cara kemudahan mendapatkan pinjaman tanpa agunan.

Namun kesimpulan dari pertemuan dengan wakil manajemen BJB itu, ternyata masih ada hambatan untuk proses pengajuannya terkait prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga muncul anggapan atau dirasa pihak BJB seperti setengah hati memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.

Acu Juanda ketua UMKM Taman Sari menuturkan, banyak para pelaku usaha sangat terpuruk ketika pandemi covid-19, bahkan tak sedikit pelaku UMKM yang gulung tikar.

“Dampaknya, para pelaku UMKM beralih jadi pekerja serabutan sekedar untuk menyambung hidup,” jelasnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Lebih lanjut Acu menuturkan, ketika pihak BJB bertemu, para pelaku usaha yang kekurangan modal usaha, menjadi berharap besar adanya dukungan permodalan dari BJB ini. “Tapi kenyataannya ada aturan yang menghambat harapan sekaligus keinginan para pelaku UMKM,” ujarnya.

“Semestinya dalam proses pemberian bantuan modal UMKM dipermudah atau mendapat dispensasi khusus. Akan tetapi pihak BJB tetap menerapkan persyaratan melalui proses BI checking atau pengawasan nasabah -debitur bank oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Acu.

Hal Ini, tambah dia, tentu saja bukan mempermudah malahan memunculkan kebingungan dalam mencari modal. “Demikian juga dengan bunga 6 persen, itu terasa berat. Jadi kami mohon ada kebijakan dan bantuan dari forum UMKM Kabupaten atau Dinas terkait agar permodalan UMKM mudah diproses,” harapnya.

Baca Juga :  Jamkrindo Sinergi dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Acu juga menambahkan, ada aspirasi dari para pelaku UMKM, yaitu diberikan pembinaan dalam mengelola usaha dan pemasaran produk melalui sistem online atau aplikasi digital karena saat ini susah untuk mengandalkan off line.

“Harapan saya, pembinaan tersebut diadakan di kantor kecamatan, jadi lebih dekat. Sebab jika diadakan di Dinas UMKM di Cibinong, kami terlalu jauh mengaksesnya. Pelaku UMKM butuh pengetahuan dunia digital agar usaha lebih baik, semoga direspon pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu Kasi ekbang Taman Sari Ramdoni SE, menuturkan pihak Pemerintah Kecamatan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas UMKM untuk mendapatkan masukan solusi  agar para pelaku UMKM ini tidak mengalami kesulitan dalam proses pinjaman modal.

“Jika ada keberatan seperti itu, kita ikuti aturan yang berlaku dari BJB  dan terkait BI checking tentu harus bisa dipenuhi kewajiban itu. “Kami hanya memfasilitasi antara BJB ke pelaku UMKM dan Dinas agar maksud dan tujuannya tercapai”,” ujar dia.

Lebih lanjut pria yang akrab di sapa Doni ini, mengatakan Kecamatan akan membuat program pelatihan UMKM bekerjasama dengan Dinas terkait, semacam Bimbingan Teknis (Bimtek). Bagaimana caranya berniaga melalui  secara online, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan  daya jual dan beli,” ujarnya. (Tian)

Latest news

Baca Juga :  Di Tengah Pandemi Covid-19, BTN Malah Cetak Rekor Laba Bersih Rp 1,6 Triliun 

Erick Thohir Sapu Bersih Jual Beli Jabatan Direksi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, membongkar adanya praktek jual-beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris di perusahaan pelat merah di masa...

BTN melalui perantara KPKNL mengadakan LeLang

MEDAN -- Kabar gembira dari bank BTN Cabang Medan bagi anda yang belum memiliki rumah atau ingin berinvestasi properti, khususnya rumah. Kini impian anda...

Pemprov NTT Dorong KTMM Labuan Bajo Jadi Koperasi Berbasis Digital

MANGGARAI BARAT -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung serta mendorong agar Koperasi Tiba Meka...

Bupati Mabar Apresiasi Hadirnya Koperasi Jasa Pariwisata Pertama di Labuan Bajo

MANGGARAI BARAT - Koperasi Tiba Meka Mandiri (KTMM) merupakan koperasi jasa pariwisata pertama di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT)....

Pusat Kecewa Banyak Pemda yang Belum Selesaikan Laporan Realisasi Belanja DAU

Pusat Kecewa Banyak Pemda yang Belum Selesaikan Laporan Realisasi Belanja DAU
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here