Kabarindo24jam.com | Sumedang -Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai berperan penting dalam menyiapkan kader birokrasi yang memahami sistem pemerintahan secara menyeluruh. Karenanya, pendidikan di IPDN harus mampu membentuk aparatur negara yang siap mengabdi di berbagai jenjang birokrasi setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kita mengharapkan mereka kuliah di IPDN ini agar mengerti sistem pemerintahan, kemudian ketika lulus mereka bisa menjadi abdi pemerintahan. Ditugaskan di birokrasi yang dari paling bawah, nanti sembari belajar mereka akan menaikkan tangga merit system-nya,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramadan Kiemas dalam keterangannya yan dikutip, Jumat (13/3/2026).
Giri menilai proses pendidikan di IPDN harus mendorong para praja untuk membangun karier birokrasi secara bertahap. Dengan memahami sistem merit dan pengalaman kerja dari level bawah, para lulusan IPDN diharapkan memiliki kompetensi dan integritas yang kuat ketika menapaki jenjang karier yang lebih tinggi.
“Artinya IPDN harus menjadi pencetak birokrat-birokrat yang mau mengawal karir dari bawah dan belajar terus sampai ke puncak karirnya,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut yang masih hubungan kekerabatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini.
Kualitas aparatur pemerintahan, lanjut Giri, sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia menilai IPDN memiliki peran strategis dalam membentuk kader birokrasi yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki integritas dan moral yang kuat.
“Jadi kita harapkan kita IPDN ini mencetak kader-kader birokrat ulung yang berintegritas, yang bermoral, yang mampu menjalankan semua aturan dan mampu mengayomi masyarakat,” tutur Giri yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan IPDN, baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan kelembagaan. Ia mengatakan, terdapat dua komitmen utama DPR RI yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja tersebut.
“Satu, komitmen DPR RI untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam segala aspek pembelajaran dan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran,” ujar Rifqi usai pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, Rektor dan jajaran IPDN serta alumni sekolah kedinasan tersebut.
Didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta Rektor IPDN, Rifqi menjelaskan bahwa dukungan DPR RI terhadap penguatan IPDN juga diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran. Ia menyampaikan pada tahun 2025 anggaran IPDN berada di kisaran Rp578 miliar dan pada tahun 2026 meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.
“Kami juga akan mengupayakan percepatan atau akselerasi pembangunan infrastruktur di IPDN yang berdasarkan jumlah praja dan ketersediaan infrastruktur yang ada itu belum berbanding proporsional. Karena itu kami mengupayakan adanya bantuan Presiden untuk nanti diberikan kepada IPDN tahun 2026 ini,” tutur politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Selain penguatan kelembagaan dan infrastruktur, Komisi II DPR RI juga menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan dengan ekosistem purna praja di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan tersebut turut hadir para gubernur, bupati, wali kota serta sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga yang merupakan alumni APDN, STPDN, maupun IPDN.
“Bagi kami penting karena para alumni purna praja ini adalah backbone bagi birokrasi kita dan tidak ada satupun visi, misi pembangunan, pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, tanpa didukung oleh birokrasi bisa berjalan dengan baik dan efektif,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pagu DIPA IPDN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp814.828.882.000 yang dialokasikan untuk layanan praja sebesar Rp416 miliar dan dukungan administrasi Rp398 miliar. Sebanyak 66,53 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk kampus IPDN di Jatinangor dan Jakarta, sementara sisanya tersebar di kampus IPDN Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan kisaran alokasi 4,79 persen hingga 7,03 persen. (Cok/*)
