Minggu, 17 Oktober 2021

Bupati Talaud Kembali Dijerat KPK, Ngambek Tak Mau Hadiri Jumpa Pers

JAKARTA –  Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) kembali dijerat kasus korupsi. Dia didakwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam perkara penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 s/d 2017.

Namun, dalam jumpa pers Sri Wahyumi tidak dihadirkan oleh pihak KPK. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa alasan tidak ditampilkannya Sri Wahyumi karena yang bersangkutan dalam keadaan emosi atau psikologisnya tidak stabil.

“Kami tidak bisa menghadirkan tersangka di jumpa pers ini karena kami sudah berupaya tmenyampaikan kepada yang bersangkutan tapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan ini keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil, sehingga mohon maaf kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan,” kata Ali dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Ali menegaskan, pihaknya melakukan penahanan terhadap Sri Wahyumi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Namun begitu, kami memastikan syarat-syarat penahanan sebagaimana aturan hukum yang berlaku telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Ali.

Kasus gratifikasi ini bermula saat Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019. Sri Wahyumi diduga berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud.

Baca Juga :  Setelah Operasi Tangkap Tangan Bareng KPK, Kasus Suap Bupati Nganjuk Dilanjutkan Bareskrim Polri

Sri Wahyumi pun selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.

Sri Wahyumi pun memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung.

Dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10% dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan.

Selain itu juga, SWM melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut. “Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 Miliar,” kata Karyoto.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka Sri Wahyumi selama 20 hari terhitung sejak 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (***/Nur)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Tidak Melulu Penindakan, Kejaksaan Wajib Menjaga Iklim Usaha yang Kondusif

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Data Temuan Transaksi Keuangan Rp 120 Triliun, PPATK Tak Berikan ke Polri

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya batal menangani atau menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi keuangan yang...

Kepala Suku Jadi Aktor Kerusuhan di Yahukimo Dibekuk Polisi

YAHUKIMO -- Kematian Mantan Bupati Yahukimo sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua, Abock Busup, di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu (3/10/2021)...

Selamatkan Aset Negara, KPK Minta Pemerintah Daerah Tertibkan Pengembang Perumahan

SERANG -- Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menertibkan sejumlah aset milik negara yang ada di kawasan pengembang. Aset yang dimaksud seperti Fasilitas Umum...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here