Kabarindo24jam.com | CIBINONG — Rangkaian insiden robohnya bangunan sekolah negeri di Kabupaten Bogor menguatkan kritik terhadap kualitas infrastruktur pendidikan milik pemerintah. Dalam setahun terakhir, sedikitnya tiga bangunan SMA/SMK negeri dilaporkan ambruk, memunculkan pertanyaan serius terkait aspek perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita menilai fenomena berulang ini tidak boleh dianggap biasa. Ia menyebut, bangunan sekolah negeri tampak lebih rentan dibanding sekolah swasta. “Saya sangat jarang mendengar gedung SMA/SMK swasta ambruk. Mengapa justru yang sering terjadi ini hanya pada sekolah negeri?” ujar Dechan, sapaan akrabnya, saat dialog bertema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025” di kantor DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Senin (17/11/2025).
Dede kemudian menyinggung tiga kasus yang terjadi di dapilnya, Jawa Barat VI Kabupaten Bogor. Insiden pertama terjadi di SMAN 1 Ciampea pada Maret 2025, disusul robohnya bangunan SMKN 1 Cileungsi pada 10 September 2025, dan terakhir atap ruang kelas SMKN 1 Gunung Putri yang ambruk pada 3 November 2024. Untuk dua kasus sebelumnya, ia mengaku tak mengetahui sejauh mana proses investigasi berjalan. “Hanya kasus yang terakhir, SMKN 1 Gunung Putri, masih dalam tahap investigasi hingga 24 November. Hasilnya seharusnya bisa kita ketahui di tanggal 25 November,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penjelasan sementara terkait insiden di SMKN 1 Gunung Putri yang disebut terjadi karena tertimpa dahan pohon. Secara teknis, menurutnya, ada indikasi kesalahan konstruksi yang perlu ditelusuri lebih jauh. “Makanya kita tunggu hasil investigasinya, apakah demikian atau tidak,” kata Dechan.
Sebagaimana diberitakan, atap ruang kelas SMKN 1 Gunung Putri kembali ambruk pada Senin (3/12/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Bangunan yang berada di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri itu menambah panjang daftar sekolah negeri yang mengalami kejadian serupa sepanjang tahun ini.
Serangkaian kasus tersebut menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan fasilitas pendidikan milik pemerintah, mulai dari kualitas material, desain, hingga pengawasan. DPRD Jabar mendorong agar hasil investigasi nanti benar-benar ditindaklanjuti agar insiden serupa tidak kembali berulang. (Man*/)
