Kabarindo24jam.com | Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di komplek Parlemen – Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung itu, mengemuka sejumlah keluhan daerah kepada Menkeu Purbaya.
Dalam pengantar rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Menkeu Suahasil Nazara itu, Tamsil pertama menyampaikan apresiasi kepada kebijakan Purbaya yang menyuntikkan dana Rp 200 triliun ke Himbara. Tak hanya itu, Tamsil mengatakan anggota DPD siap memberikan dukungan kepada Purbaya.
“Saya memandang bahwa apa yang Pak Menteri lakukan kunjungan ke industri-industri ini perlu replikasi ini. Bahkan kalau memerlukan, teman-teman dari DPD untuk ikut diajak mendampingi untuk memberi support. Karena saya lihat Pak Menteri sekarang banyak berkoordinasi dengan kejaksaan dan penegak hukum lainnya,” kata Tamsil.
Tamsil juga memberikan pengingat soal defisit utang negara yang bisa merembet ke daerah. Tamsil juga menyampaikan keluhan daerah soal transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. “Saya harapkan kehati-hatian supaya jangan sampaikan kita masuk ke dalam jebakan defisit, berutang untuk membayar bunga utang. Ini tentu kita tidak harapkan, karena nanti bisa berpengaruh kepada teman-teman yang dikhawatirkan daerah-daerah ini,” ujar Tamsil.
“Saya setiap kali ke daerah itu ada keluhan tentang TKD. Tapi kita mengapresiasi Pak Menteri apa lagi memberi ancaman yang tidak menggunakan uang sampai Oktober, ditarik, ah ini karena ada kebiasaan di daerah ini dekat akhir tahun baru kencang dijalankan. Saya kira ancaman-ancaman ini positif,” sambung dia.
Keluhan dari daerah lainnya yakni soal utang yang diambil oleh pemerintah daerah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keluhan itu dapat Tamsil saat bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster yang menilai perlu relaksasi utang-utang utamanya dana PEN.
“Kalau beliau (I Wayan Koster) sih, mungkin nggak terlalu masalah saya bilang, karena tidak ada bunga utang PEN. Tapi di daerah lain saya menemukan misalnya Maluku ada bunga itu. Bukan tidak mau membayar, tapi dia berharap ada relaksasi, ada penundaan, ada apa, ini suara-suara dari daerah yang kami dengar,” ucap Tamsil.
Dalam rapat itu, Purbaya merespons suara-suara daerah yang disampaikan oleh Tamsil. Purbaya mengatakan TKD 2026 turun Rp 226,9 triliun dan program prioritas naik Rp 447,2 triliun, seolah-olah apa yang dikeluhkan daerah kembali ke era sentralisasi.
“Harusnya sih manfaat di daerah lebih tinggi, nggak berkurang lah saya bilangkan. Cuma kan kadang-kadang pemerintah daerah mempunyai aspirasi sendiri kan, kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi,” ujarnya seraya menegaskan pemerintah pusat tidak menerapkan sentralisasi.
“Jadi gini, kan saya jadi Menteri Keuangan baru, saya baru liat loh kok balik gini, ini berarti ke arah sentralisasi lagi. Cuma kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya, karena di daerah belanjanya belum cukup bagus,” ucapnya.
Purbaya kemudian berpendapat bahwa sebaiknya menghabiskan uang daerah terlebih dahulu jika masih ada di bank ketimbang mengeluhkan TKD. Akhirnya, Purbaya meminta bantuan anggota DPD untuk bicara ke daerah agar tak menganggap sentralisasi.
“Saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemda-pemda di daerah tentang belanjanya, ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke Presiden saya untuk bilang ‘Pak daerah sudah bagus sekarang, kita biarkan aja mereka sesuai kemampuan mereka, kita bantu awasi dari pusat’,” imbuhnya. (Cky/*)
