KUALA LUMPUR — Situasi politik Malaysia kian panas lantaran kekuatan politik Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semakin tergerus. Beberapa hari setelah Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah mengkritik kebijakan Muhyiddin, sejunlah menteri di bawah kabinet Muhyiddin mengundurkan diri mundur teratur.
Setelah Datuk Seri Shamsul Anuar Nasarah mengundurkan diri dari posisinya menteri energi dan sumber daya alam pada Selasa (3/8/2021) lalu, kini giliran Datuk Seri Noraini Ahmad, Menteri Pendidikan Tinggi mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Malay Mail, Noraini mengatakan ini sejalan dengan keputusan partai asalnya untuk menarik dukungan dari pemerintah Perikatan Nasional (PN), yang harus dia patuhi sebagai ketua bidang wanita dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
“Saya mengundurkan diri sebagai menteri pendidikan tinggi, anggota kabinet dari administrasi federal, dengan segera. Keputusan partai akan dilaksanakan saat DPR bersidang,” kata Noraini dalam keterangan persnya, Sabtu (7/8/2021).
Namun begitu, dia mengaku berterima kasih kepada Muhyiddin atas pengangkatannya, tetapi menjelaskan bahwa dia harus mematuhi keputusan UMNO dalam hal keputusan politik. Noraini dan Shamsul Anuar, keduanya adalah anggota kabinet mewakili UMNO.
Selain kehilangan dua menteri, Muhyiddin juga kehilangan suara sebanyak 11 anggota parlemen dari Partai UMNO yang menarik dukungan untuk pemerintahan PN koalisi yang akhir-akhir ini tertekan oleh kubu oposisi.
Awal pekan ini, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan banyak anggota parlemen partainya telah menandatangani deklarasi penarikan dukungan untuk PN, menghilangkan suara mayoritas dalam pemerintahan saat ini.
Zahid juga menuduh Muhyiddin dan pemerintahannya menentang serta meremehkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pekan lalu. Padahal Raja sangat dihormati oleh semua kalangan.
Gejolak politik di Malaysia ini berawal dari kekecewaan Raja Malaysia terhadap pernyataan Menteri Kehakiman Takiyuddin Hasan dalam sidang khusus dengan parlemen pada 26 Juli 2021 silam.
Ketika itu, Takiyuddin mengungkapkan kalau pemerintah telah mencabut semua peraturan terkait status darurat Covid-19 per 21 Juli 2021. Keputusan mencabut peraturan tersebut ternyata tanpa persetujuan Raja Malaysia.
Padahal, Juru Bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, kekuasaan untuk mengubah dan mencabut peraturan termasuk status darurat Covid-19 yang dijadwalkan berakhir 1 Agustus 2021, merupakan hak prerogratif raja.
Karenanya, tindakan pemerintah dianggap tidak menghormati rule of law yang diamanatkan dalam Rukun Negara. Selain itu, langkah pemerintah juga bertentangan dengan fungsi dan hak prerogatif Raja Malaysia sebagai kepala negara yang diatur dalam UUD. (***/CP)
