Sabtu, 18 September 2021

Hakim PN Cibinong Hukum Terdakwa Penggelapan Uang PT.JMC 12 Tahun Penjara

CIBINONG – Terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga menggelapkan uang sebanyak Rp 361 juta milik PT.Jakarta Medika Center, terdakwa Rina Yuliana mendapat hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar subsider 3 bulan oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong-Kabupaten Bogor, Jumat (19/2/2021).

“Menimbang bahwa terdakwa Rina Yuliana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta tindak pidana penggelapan, menyembunyikan dan merugikan hak lain. Atas dasar itu, majelis hakim memutus terdakwa selama 12 tahun dengan denda Rp 5 milyar, apabila denda tak di dibayarkan maka tambahan hukuman selama 3 bulan dijatuhkan,” kata Irfanudin selaku Ketua Majelis Hakim. 

Hakim berpendapat bahwa Rina Yuliana terbukti menerima uang senilai Rp 361 juta dari terdakwa lainnya, Fikri Salim, yang bersumber dari uang milik PT. JMC dengan dalih mengurus perijinan berupa bangunan ruko atau hotel di kampung Sukamulya RT 01 RW 01 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, namun lama tak juga selesai.

“Rina terbukti secara sah menerima uang senilai Rp361 juta dari Fikri Salim yang dalihnya untuk mengurus perijinan ruko dan hotel di kawasan puncak Bogor, namun saksi Kepala Dinas PMPTSP, Joko Pitoyo dan saksi dari dinas PUPR Kabupaten Bogor menerangkan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam mengurus perijinan tersebut,” tegasnya.

Atas putusan itu, tambah Hakim, terdakwa Rina Yuliana dipersilahkan mengajukan upaya hukum (banding) ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. “Jika terdakwa tidak menerima putusan ini, dapat melakukan upaya hukum dengan batas waktu selama 7 hari ke depan,” jelasnya.

Baca Juga :  Kapolda Sumut Sambut Kedatangan Kepala Bareskrim Polri di Medan

Dalam kasus yang sama, terdakwa utama, Fikri Salim, dituntut oleh JPU selama 18 tahun penjara dengan denda Rp 5 milyar dan subsider 6 bulan kurungan, semestinya diputus secara bersamaan dengan terpidana Rina Yuliana, namun Fikri menyela dan meminta kesempatan menyampaikan pembelaan tambahan. 

Menariknya, permohonan itu diterima begitu saja tanpa argumentasi oleh Hakim Irfanudin yang kemudian menunda persidangan dan memutuskan dibuka kembali pada 22 Februari 2021.

Sebelumnya diketahui, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan sekaligus TPPU. Modusnya dia melakukan klaim bon dan kwintansi palsu melalui Syamsudin, direktur keuangan PT JMC. Dana hasil kejahatan itu ditransfer ke rekening Syamsudin sebesar Rp165 juta, ke rekening Zainudin sebesar Rp50 juta dan ke rekening Rina Yuliana Rp361 juta. 

Jadi total dana yang digelapkan terdakwa Fikri Salim mencapai Rp 577 juta.  “Terjadi penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 577 juta bersama sama saksi Rina, Saksi Soni Priadi dibantu oleh saksi Syamsudin bersama saksi Junaidi, itu uang PT JMC,” ujar JPU Anita.

Kasus penggelapan ini menurut JPU Anita terjadi pada tahun 2019 saat PT.JMC merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua -Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai. (Ded/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Akhirnya, KPK Periksa Ketua Komisi III DPR Terkait Kasus Bansos Covid-19

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

TWK Pegawai KPK Sah Secara Konstitusional, Putusan MK dan MA Diapresiasi

JAKARTA -- Berbagai elemen masyarakat menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan...

Polrestabes Medan Musnahkan Narkoba Bernilai Miliaran Rupiah

MEDAN - Polrestabes Medan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba dari jaringan internasional senilai Rp 2 miliar lebih yang didapatkan dari penangkapan selama tiga bulan...

Ketua Kwarnas Pramuka Lawan Eks Menpora, Berlanjut ke Polisi

JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komisaris Jendral Pol Purn Budi Waseso melaporkan eks Menteri Pemuda dan Olahraga di masa pemerintahan Presiden SBY sekaligus...

Kinerjanya Dinilai Rendah, KPK Anggap Data ICW Tidak Valid

JAKARTA -- lembaga non government, Indonesia Corruption Watch (ICW), mengeluarkan laporan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama semester 1 2021 dengan nilai D atau jauh...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here