JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung melantik Hendry Prihandono sebagai Kepala Pusat Data, Teknologi, dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet. Prosesi pelantikan digelar di Aula Serbaguna Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023) pagi.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Selain Hendry, turut dilantik Firnandus Napitupulu sebagai Auditor Ahli Madya dan Ardian Dwi Cahyo sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Sekretariat Kabinet berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 16 Tahun 2023. Kemudian, melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 18 Tahun 2023, Rany Anjany Subachrum dilantik sebagai Penerjemah Ahli Muda pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam sambutannya, Seskab Pramono Anung memberikan ucapan selamat kepada empat orang pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan tersebut.

“Mudah-mudahan amanah dan tugas ini membuat Saudara-saudara secara karier menjadi lebih baik, tetapi sekaligus menjawab tantangan dari tugas dan jabatan yang diberikan,” ucap Seskab.

Pramono berpesan agar para pejabat tersebut, terutama Hendry Prihandono sebagai Kepala Pusdatin, dapat melakukan terobosan dan tidak hanya bekerja secara linier.

“Di era digital, di era teknologi, Pusdatin menjadi sangat penting. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Kepala Pusdatin tentunya tidak ringan dan tidak mudah. Saya mengharapkan Saudara bisa memberikan warna baru yang lebih bermanfaat, lebih produktif, lebih efisien bagi Sekretariat Kabinet,” ucapnya.

Bertindak sebagai saksi pada pelantikan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Thanon Aria Dewangga. Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain, Wakil Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yuli Harsono, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Dyah Pancaningrum, Staf Ahli Bidang Reformasi dan Birokrasi Ratih Mayangsari, serta Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Yuyu Mulyani.

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk didirikan bangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menegaskan agar rencana pembangunan tersebut diawasi hingga tahap implementasi di lapangan. Presiden mencontohkan, dirinya sering melihat bangunan-bangunan didirikan di bantaran sungai padahal lokasi tersebut setiap tahun dilanda banjir.

“Saya itu tiap hari saya itu di lapangan, saya lihat. Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda untuk mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing.

“Saya minta kepada BPBD, kepada pemda (pemerintah daerah), agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing, bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi. Dan, yang lebih penting lagi siapkan anggarannya,” ujarnya.

Presiden juga meminta kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Suharyanto beserta jajaran terkait untuk menyederhanakan aturan terkait penanganan bencana, terutama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Saya minta Pak Suharyanto juga Kepala BPBD di daerah, semua sederhanakan regulasinya. Pak Gub, Pak Wali, Pak Bupati, sederhanakan. Dalam posisi bencana itu kecepatan sangat diperlukan,” ujarnya.

Presiden pun menyoroti penyaluran bantuan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), Palu, dan Cianjur yang dinilainya masih terkendala keruwetan prosedur penyaluran. Presiden juga menekankan agar bantuan untuk korban bencana tidak ditumpuk di posko tetapi langsung disalurkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan. Sehingga saya sampaikan di sini, sederhanakan yang namanya aturan-aturan,” pungkasnya.

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini.

“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi

Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” ujarnya.

Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

JAKARTA – Pemerintah mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang terintegrasi dengan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Malinau, Kaltara, Rabu (01/03/2023).

“Karena energinya hijau, produk-produk yang dihasilkan nanti yang di Bulungan, di Kawasan Industrial Park Indonesia di Bulungan, juga produk-produk hijau, produk-produk yang emisi karbonnya rendah, produk-produk yang memiliki harga yang premium tetapi kompetitif. Karena apa? Energinya dari energi hijau dari Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau,” ujarnya.

Jokowi menyampaikan, integrasi dari kawasan Sungai Mentarang menuju kawasan KIPI di Kabupaten Bulungan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selain itu, proyek tersebut juga membutuhkan anggaran yang tidak kecil, yaitu sekitar Rp40 triliun.

“Kawasan yang terintegrasi dari Mentarang, kemudian disambungkan dengan kawasan yang ada di Bulungan, yang kurang lebih 300-an kilometer disambungkan oleh transmisi. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil 2,6 miliar Dolar AS, kalau dirupiahkan kira-kira Rp40 triliun, sebuah nilai yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa dengan adanya kawasan-kawasan tersebut akan mendukung rencana besar Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Sebelumnya, Presiden juga telah meninjau kawasan KIPI yang dinilai sudah dalam keadaan siap

“Karena yang kita bangun nanti di kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia yang ada di Bulungan itu adalah yang pertama EV battery, baterai untuk mobil-mobil listrik, plus mobil listriknya ada di sana nanti. Yang kedua, aluminium, industri aluminium, yang juga akan dibangun di Kalimantan Industrial Park Indonesia di KIPI nanti. Aluminiumnya, aluminium hijau karena dari energi hijau. Kemudian yang ketiga, ada petrokimia (petrochemical) yang juga semuanya segera dimulai,” tandasnya.

(red)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), di Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (28/02/2023). Presiden meyakini kawasan ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (green energy).

“Ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13 ribu hektare, yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV battery, yang pertama. Yang kedua, untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” kata Presiden usai peninjauan.

Lebih lanjut, Kepala Negara meyakini bahwa kawasan ini nantinya dapat menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Presiden menilai, hal itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.

“Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produk yang dihasilkan juga produk-produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan Kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara,” tuturnya.

Presiden pun mengatakan bahwa kawasan KIPI mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.

“Inilah masa depan Indonesia, masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini, industri apa pun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini,” ujarnya.

Presiden menekankan, ia akan terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau ini. Ia juga memastikan agar pembangunan kawasan KIPI dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“Progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari kehari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplet, sudah siap,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Bulungan Syarwani.

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyaksikan Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023.

Kejuaraan Perahu Motor yang diikuti oleh 10 negara itu digelar di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2/2023).

Kejuaraan Dunia F1H2O adalah seri internasional unggulan dari perahu balap dengan satu kursi yang digelar oleh Union Internationale Motonautique (UIM).

F1H2O diikuti oleh 10 tim dengan 20 pebalap.

Dalam satu musim kejuaraan ini dilaksanakan delapan seri balap, dengan seri pertama tahun 2023 digelar di Danau Toba, Indonesia.

Setelah Indonesia, seri selanjutnya akan digelar di China.

Selain Jokowi dan Yudo Margono  turut hadir menyaksikan kejuaran dunia F1H20  itu beberapa pejabat negara diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali,  Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

(Red)

JAWA TENGAH – Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/02/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat sejumlah kelompok masyarakat membentangkan spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol. Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

“Nanti undang tiga orang perwakilan,” ucap Jokowi kepada Syarif saat itu.

Usai peresmian, Presiden pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada minggu ini permasalahan tersebut bisa selesai.

“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat yang bertemu dengan Presiden, Fathoni, mengaku bersyukur atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini. Menurutnya, melalui pertemuan ini, permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat telah menemukan titik terang.

“Dengan rawuh-nya (kedatangan) Bapak Presiden, ini menjadi solusi buat kami. Tadi Bapak Presiden sudah menjanjikan insyaallah selesai, tidak ada masalah,” ujar Fathoni.

(Red)