Senin, 14 Juli 2025
Beranda blog Halaman 75

Tunggu Momentum yang Tepat, Mahfud MD Siap Mundur dari Kabinet Jokowi

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Semarang – Mahfud MD menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.

Namun, cawapres nomor urut 3 ini, masih menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perihal ini, Mahfud juga mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberinya mandat sebagai Menkopolhukam. 

“Jadi yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukkan pengunduran diri secara baik-baik. Sekarang saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas. Bagi saya Pak Ganjar calon presiden yang prorakyat,” kata Mahfud MD di acara temu kawula muda, yang digelar oleh Tim Muda pemenangan Ganjar Mahfud, bertajuk “Tabrak, Prof!”. Acara bertempat di kafe Borjuis Jalan Piere Tendean Semarang, Selasa (23/1/2024) malam.

“Pada saat penutupan debat cawapres, saya membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih pada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya sebagai empat setengah tahun lalu Menkopolhukan dan saya membantunya,” tambahnya.

Mahfud pun menuturkan alasannya belum mengundurkan diri hingga saat ini sejak diusung menjadi cawapres, karena dari segi aturan, tidak ada larangan menteri harus mundur pada masa pencalonan wakil presiden. 

“Karena secara aturan tidak dilarang. Dulu tidak dilarang, menteri, wali kota tidak harus mundur,” ujarnya. 

Alasan kedua, dia ingin memberikan contoh kepada pejabat publik lainnya bahwa meski menjadi kandidat di Pemilu, Mahfud tidak menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan. 

“Saya ingin beri contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden dengan merangkap jabatan, apakah saya menggunakan kedudukan memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara apapaun,” tegasnya.

“Saya tidak mau menggunakan fasilitas kepemerintahan. Maksud saya agar ini ditiru oleh orang lain, kemudian situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, saya ingin memberi pelajaran etika kepada para pejabat,” tandasnya.

Penulis : Ara

3 Energy Ganjar-Pranowo dan Mahfud MD Konvoi Nobar Ke 4 di Jakarta

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam, Jakarta – Tim relawan 3 Energy Ganjar-Mahfud yang dimotori Sulyanto Rusli mengerahkan simpatisan untuk nonton bareng (nobar) kampanye akbar perdana Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jalan Diponogoro No 72, Jakarta, Sabtu (21/1/2024).

Ini merupakan yang keempat kalinya digelar 3 Energy yang tak lain merupakan wadah aliansi perkumpulan organ Ganjar.

Menariknya lagi, aksi konvoi dimulai dari MGK Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat pukul 14:00 WIB dan tiba di Sekretariat Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jalan Hanglekir, Jakarta Selatan. Sebelum akhirnya bergabung dengan Team Kordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) di Jalan Diponogoro No. 72.

“Konvoi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat Jabodetabek untuk Ganjar dan Mahfud,” tandas Sulyanto Rusli dalam keterangannya.

Penulis : Ara – Louis

Kampanye Akbar di Bandung, ‘Ganjar, Presiden’

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Bandung – Kampanye akbar perdana Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, di Lapangan Tegallega, Bandung, Minggu (21/1/2024), begitu meriah.

Pantauan di lokasi, pekikan ‘Ganjar Presiden’ terus menerus menggema dalam kampanye bertajuk ‘Hajatan Rakyat’ ini

Ganjar sendirin tiba di Lapangan Tegallega, Kota Bandung pada pukul 10.30 WIB. Ganjar didampingi langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kedatangan Ganjar disambut riuh massa yang sudah hadir di lapangan Tegallega. Massa terlihat berebut untuk bisa berswafoto bersama Ganjar.

Teriakan presiden pun terdengar jelas saat Ganjar tiba. “Ganjar, Presiden!” pekik massa bersahutan

Ganjar juga didampingi oleh istrinya Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau Alam Ganjar.

Dalam kampanyenya, Ganjar mengatakan Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi dua titik penting untuk bisa meraup suara dan memenangkan kontestasi politik 2024. “Dan ini dua titik penting untuk yang di Jawa,” jelasnya.

Terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap Bandung dipilih sebagai titik pertama kampanye akbar lantaran kental akan sejarah. Hasto mengatakan Bandung merepresentasikan Indonesia yang Jaya dan unggul

“Karena dari kota bandung inilah menggelorakan semangat Indonesia yang Jaya, Indonesia yang unggul, Indonesia yang berpihak kepada wong cilik kepada pak Marhaen, kepada rakyat petani, buruh dan nelayan. Semangat keberpihakan kepada wong cilik itulah yang digelorakan mengapa kampanye perdana dipilih di Kota Bandung,” kata dia.

Turut hadir di lokasi ketua umum Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, Wakil Ketua TPN Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Dalam acara ini, Megawati dan Ganjar bermain angklung bersama. Momen tersebut terjadi usai pembukaan acara. Saat itu dibagikan angklung kepada para tamu undangan yang sudah hadir.

Megawati hingga Ganjar Pranowo pun memegang angklung. Mereka selanjutnya menggoyangkan angklung tersebut bersamaan.

Nada khas angklung pun terdengar jelas. Permainan angklung dipandu oleh para seniman dari Saung Angklung Udjo.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal kampanye akbar Pemilu 2024. KPU membagi 3 zona pemilu akbar.

Penetapan jadwal kampanye akbar ini tertuang dalam Keputusan KPU nomor 78 tahun 2024. Keputusan ini diteken Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada 17 Januari 2024. Kampanye akbar ini dimulai 21 Januari hingga 7 Februari.

Penulis : Ara

Internasional Rain Festival Hadirkan Kolaborasi Seniman Mexico, Italia, Jerman dan Singapura 

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Solo – International Rain Festival (IRF) atau yang lebih akrab disebut Festival Hujan digelar selama dua hari, Jumat dan Sabtu (19-20/1/2024) mulai jam 15.00 hingga 20.00 WIB. 

Festival berlangsung di Studio Mugidance di Kartasura, tepatnya di Dusun Krapyak RT 01 RW 07 desa Pucangan Kartasura, Sukoharjo.

Tahun ini menampilkan tari, musik, pantomim, fashion show selama dua hari berturut -turut. Seniman datang dari lima negara yaitu Meksiko, Italia, Singapura, Jerman dan Indonesia sendiri. 

“Alhamdulillah IRF  tahun ini berusia 10 tahun , penuh berkah penuh sahabat,” ujar Mugiyono Kasido, pendiri IRF, Jumat (19/1/2024).

Penampil dari Indonesia datang dari  Batusangkar, Sumatera Barat, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Sukoharjo dan Karanganyar. 

Mugiyono Kasido sendiri akan tampil berkolaborasi dengan Iik Siyani dan seniman Mexico Victor Hugo Hidalgo . 

Sedangkan sajian pantomim akan dibawakan langsung oleh pimpinan Bengkel Mime Teater Yogyakarta yaitu Andy SW. 

Beberapa sekolah di sekitar studio juga akan unjuk kebolehan. SD Widya Wacana Kartasura akan membawakan fashion show, tari dan nyanyian. Sedangkan SMPN 3 Sawit, Boyolali maupun SMPN 3 Kartasura akan membawakan tarian. 

Semua gelaran ini dapat disaksikan secara gratis dan tidak memerlukan registrasi. Penonton dapat hadir secara langsung ke area festival yang terletak di Gmaps Studio Mugidance.

Penulis : Ara

Mundurnya Maruarar Sirait, Bak Buka Kisah Lama, Sabam Sirait dan Megawati

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari juga menyoroti langkah politisi senior, Maruarar Sirait yang mundur dari PDI Perjuangan. Menurutnya, langkah Ara, sapaan Maruarar, persis dengan bapaknya, Sabam Sirait.

Dalam podcast di kanal YouTube Panangian Simanungkalit, Jumat (19/1/2024), Qodari menilai, sosok Ara dengan Sabam, begitu identik.

Sabam saat itu juga berpengaruh besar bagi karir politik seorang Megawati hingga berhasil menjadi wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 di Indonesia.

Hal yang sama yang dilakukan Ara, yang juga berpengaruh terhadap majunya Joko Widodo menjadi Presiden. “Pak Sabam itu adalah orang yang mengajak Bu Mega masuk ke PDI. Jadi PDI ini kan kalau dilihat dari ideologi adalah keberlanjutan dari PNI. Nah jadi Bu Mega itu awalnya berada di luar sistem, lalu diajak oleh Pak Sabam masuk ke dalam PDI sampai kemudian jadi anggota DPR dan jadi Ketua PDI,” ucapnya.

“Jadi kalau kemudian Bu Mega lalu jadi Ketua Umum PDIP setelah reformasi lalu PDIP meledak. Bu Mega jadi wakil presiden, jadi presiden, mungkin itu tidak akan terjadi kalau gak ada Pak Sabam,” tambahnya.

Qodari menegaskan, tanpa andil dari Sabam Sirait mungkin saat ini Megawati hanya akan jadi orang biasa. Bahkan tidak menemukan momentumnya menjadi tokoh besar yang disegani hingga kini.

“Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Sabam itu tidak mengajak Bu Mega bisa jadi Bu Mega, mohon maaf jadi ibu rumah tangga seumur hidupnya, atau misalnya beliau tetap di partai tetapi partai politiknya dan karir politiknya tidak secemerlang apa yang terjadi,” ungkapnya.

Qodari membandingkan jika Megawati senasib dengan Rachmawati atau Sukmawati. Keduanya berpartai tetapi tidak punya momentum dan biasa saja.

Sabam Sirait meniti awal karier politiknya dengan menjabat sebagai menjadi pejabat Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) periode 1963-1967. Kemudian, ia resmi menjadi sekjen pada 1967-1973.

Pada 10 Januari 1973, Sabam ikut mendirikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menjadi sekjen partai tersebut selama tiga periode dari 1973 hingga 1986.

Sabam Sirait disebut menjadi figur yang berhasil membujuk Megawati untuk terjun politik. Awalnya Megawati  terus menolak karena situasi politik pada zaman itu era dekade 1980-an

Saad itu pemerintah melarang keluarga besar Soekarno atau Bung Karno masuk ke dunia politik.

Dalam suatu kesempatan, Megawati, melalui Hasto Kristiyanto, mengakui bahwa Sabam adalah figur yang membujuk Megawati terjun ke dunia politik.

“Pak Sabam yang membujuk terus,” ujar Hasto meniru ucapan Megawati, pada saat merayakan ulang tahun Sabam Sirait yang ke-80 pada Sabtu (15/10/2016) lalu.

Hasto juga menyebutkan bahwa Megawati masih ingat momen ketika dia akhirnya setuju untuk ikut politik karena bujukan Sabam.

“Setelah beberapa kali dibujuk, bujukan terakhir di salah satu airport di Jakarta dan akhirnya mau,” kata Megawati menurut Hasto.

Hasto menambahkan, Sabam Sirait merupakan sosok penting dalam sejarah PDI-P.

“Bukan hanya sebagai sekjen terlama, tapi meyakinkan kami di tengah arus pragmatisme politik sekarang, bahwa politik itu suci,” tutur Hasto.

Megawati juga mengaku bersyukur pernah diajak Sabam ke dunia politik. Sebab, jika Sabam tidak terus membujuknya mungkin Megawati tidak akan menjadi tokoh politik yang disegani seperti sekarang.

Ara diketahui mundur dari PDI Perjuangan pada Senin (15/1) dengan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP ke DPP PDIP dan diterima oleh Wasekjen PDIP Utut Adianto.

Penulis : Ara

Sarjana Indonesia Kalah Jauh Dibanding Malaysia dan Singapura

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa perbedaan yang jauh terkait jumlah lulusan S2 dan S3 antara Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura dan Vietnam, telah lama terjadi.


Sehingga, seharusnya Pemerintah dalam merespons hal itu tidak cukup dengan menaikkan skema anggaran pendidikan. Tapi, juga perlu desain besar pendidikan seperti apa yang ingin dibangun.


“Sejak lama Komisi X sesungguhnya ketika Menteri (Mendikbudristek) ini dilantik lantas kita minta desain besar dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah atau ke akademik atau ke profesi?” ujar Fikri dilansir dari Parlementaria, Selasa (16/1/2024)
“Tentu kalau bicaranya sarjana berarti kan akademik.

Nah kalau akademik, berarti nanti itu sarjana dan tidak (cukup hanya) sarjana tergantung orientasinya mau ke mana. Kalau ke vokasi kan bukan sarjana,” lanjutnya.
Maka dari itu, ia menilai peringatan dari Presiden RI Joko Widodo tersebut perlu ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2024 telah naik sebesar Rp17 triliun.


Meski demikian, menurutnya perlu diperhatikan apakah dialokasikan seluruhnya untuk pendidikan tinggi atau tidak. “Sekali lagi, sentilan ini yang menurut saya mungkin agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak disadari segera, karena 2024 dan selanjutnya akan ganti kepemimpinan dan kita harus membangun dari SDM,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini,
Diketahui, Presiden Jokowi menyebutkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di angka 0,45 persen. Adapun negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen, sedangkan pada negara maju 9,8 persen.


Presiden RI Joko Widodo menyebut upaya untuk menyusul rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini membutuhkan anggaran di tengah tekanan berat fiskal negara. Terlebih, SDM bisa menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan akan menjadi kunci.


Oleh karena itu, dirinya meminta agar pembiayaan pendidikan dan riset harus terus diupayakan seoptimal mungkin.

Penulis : Ara

Caption :
Abdul Fikri Faqih (dprri.go.id)

Program Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Harus Menjadi Prioritas

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Kendal – Program promosi kesehatan (Promkes) di tempat kerja harus menjadi prioritas utama di setiap institusi yang menyelenggarakan kegiatan kerja.


Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria menilai bahwa pada momentum Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional 2024 ini, dapat menjadi upaya untuk membudayakan program promotif dan preventif terkait dengan kesehatan serta keselamatan di lingkungan kerja.
Hal ini dilakukan agar penyakit dan kecelakaan yang ditimbulkan akibat kegiatan kerja dapat diminimalisir.


“Risiko yang ditimbulkan akibat kerja yaitu penyakit dan kecelakaan. Dengan program promosi kesehatan di lingkungan kerja, maka budaya sehat dan aman dapat tercipta, sehingga dapat mengurangi kejadian buruk yang tidak diinginkan. Ancaman kecelakaan kerja, penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah risiko yang harus diredam dengan program promosi kesehatan di setiap institusi yang menyelenggarakan kegiatan kerja,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (16/1).


Menurut Dani, saat ini ancaman kesehatan tidak hanya terjadi pada institusi di ranah industrial saja, melainkan di sektor usaha atau kegiatan lain juga terdapat risiko. Institusi yang cenderung aman dari sisi keselamatan kerja juga terdapat risiko penyakit tidak menular.


“Saat ini penyumbang kematian terbesar di dunia adalah penyakit tidak menular yang disebabkan karena gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat tersebut adalah konsumsi rokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Maka dari itu, selain membudayakan keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan, institusi juga perlu menyelenggarakan program promosi kesehatan untuk mencegah risiko penyakit tidak menular di tempat kerja tersebut,” imbuh Dani.


Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema “Budayakan K3, Sehat dan Selamat Dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha” sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2024.


Tema Bulan K3 Nasional tersebut diatur secara resmi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 244 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024 dimulai pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024.

Penulis : Ara

Caption :
Dani Satria (Istimewa)

BSKDN: IPKD Hal Penting Bagi Pemda

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo, mengatakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan hal penting bagi pemerintah daerah.


Melalui pengukuran IPKD, pemerintah daerah bisa mendapatkan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses memasukkan data IPKD sesuai ketentuan yang berlaku perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah.


“Pengukuran IPKD menjadi penting bagi daerah untuk mengetahui keadaan pengelolaan keuangan di wilayahnya, laporkan data yang diminta sesuai ketentuan,” kata Yusharto, melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (16/1/2024).


Untuk memudahkan pemerintah daerah mengakses aplikasi IPKD, Yusharto mengatakan pihaknya telah membagi proses input data tersebut ke dalam 11 regional. Setiap regional diberi waktu satu pekan untuk melakukan penginputan data.


Kendati telah membagi penginputan ke dalam 11 regional, kata Yusharto, masih ada daerah yang tidak menginput data IPKD.


“Kami memahami setiap daerah kondisinya beda-beda. Jadi, kami berpikir untuk terjadi simplifikasi dengan adanya aplikasi. Ini yang akan kami lakukan terus, bagaimana aplikasi mudah bekerja berdasarkan prinsip dasar, bagaimana membentuk database, jangan ada yang kelewat,” katanya.


Yusharto menyatakan, ke depannya konsolidasi dengan pemerintah provinsi harus terus dilakukan guna membangun pemahaman yang utuh terkait penginputan data IPKD di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pengukuran IPKD di tingkat kabupaten dan kota akan semakin membaik, termasuk di Kota Tidore Kepulauan.


“Semoga Tidore Kepulauan dapat menjadi lebih baik lagi dan kami juga akan membuat surat edaran ke provinsi untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait batas waktu (penginputan) berikut tusi (tugas pokok dan fungsi) dari provinsi selaku pembina kabupaten kota itu apa saja, harus diperhatikan,” tuturnya.


Dia juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD. “Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD yang coba meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Sehingga, bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ujarnya.

Penulis : Ara

Caption :
Yusharto Huntoyungo. (Kemendagri)

Lima Perkara Diputus Via Restorative Justice

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam | Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Fadil Zumhana, kembali menyetujui lima permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice.


Dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/1/2024), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum.


Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun. Kemudian telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.


Tersangka juga telah berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian pun dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.


Selanjutnya, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Termasuk pertimbangan sosiologis, dan masyarakat merespon positif.


Adapun lima berkas perkara yang dihentikan yakni Tersangka Kristoforus Bali Ate, S.IP alias Kristo anak dari Lorens Lalo Bora (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sleman, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.


Lalu, Tersangka Munawir Kahar alias Nawir dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Kemudian, Tersangka Slamet Riyadi bin (Alm.) H. Sain dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.


Dan Tersangka Sri Maryahi alias Ecin dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Serta Tersangka I Agung Pranata bin Amrullah dan Tersangka II Fajar Kurniadi bin Alm Rasuludin dari Kejaksaan Negeri Simeulue, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Selanjutnya, JAM Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.


Hal ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Penulis : Ara

Caption :
Fadil Zumhana. (dok. Puspenkum)

Menlu: Indonesia Terus Mendukung Palestina

Penulis
redaksi
-
0

Kabarindo24jam |Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia terus mendukung Palestina, termasuk melalui penegakan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ). Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ sesuai permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur.


Hal tersebut disampaikan Retno, melalui keterangan tertulisnya, usai diskusi pakar “Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional” di Jakarta, Selasa (16/1/2024).


Retno mengatakan, bahwa masukan tertulis (written statement) telah disampaikan Indonesia kepada ICJ pada Juli 2023 sementara pernyataan lisan (oral statement) akan disampaikan oleh dirinya, pada Senin (19/2/2024) di ICJ, Den Haag, Belanda. “Indonesia mendukung upaya Majelis Umum mendapatkan advisory opinion dari Mahkamah karena hukum internasional harus ditegakkan,” kata Retno.


Retno menegaskan, bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, dan bahwa pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka. “Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, permukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem tidak sah menurut hukum internasional,” tutur dia.


Untuk itu, Retno menekankan bahwa tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang telah terjadi. Ia menyeru negara-negara untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan masyarakat internasional, termasuk PBB, harus tidak mengakui legalitas tindakan Israel tersebut.


Retno menilai, diskusi dengan para pakar hukum internasional sangat diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional, untuk menunjukkan kepada dunia “blatant violation of international law” yang dilakukan Israel terhadap Palestina”.


Para pakar yang berbicara dalam diskusi tersebut yaitu Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., dan Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. “Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Retno.
Sebelumnya, jumlah korban genosida atau pembantaian etnis warga Palestina oleh Israel mencapai 24.100 orang, dan 60.834 terluka sampai Senin (15/1/2024).


Hamas-gerakan Islam dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Israel- telah meluncurkan ribuan roket dari Jalur Gaza ke Israel, dan melakukan serangan langsung sejak Sabtu (7/10/2023).

Penulis : Ara

Caption :
Retno Marsudi (Istimewa)

1...747576...302Halaman 75 dari 302

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca