Kamis, 2 Desember 2021

Kasus Penyunatan Dana Hibah Pondok Pesantren Makan Korban Dua Pejabat Pemprov Banten

SERANG – Kasus Pemotongan dana hibah pondok pesantren (Ponpes) dari APBD Provinsi Banten terus bergulir memakan korban dua pejabat utama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Jumat (21/5/2021), penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali menahan dua tersangka baru yang berperan dalam pencairan dana hibah Ponpes.

Kedua tersangka itu ialah mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irfan Santoso dan mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Ponpes Toton Suriawinata. Keduanya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Banten di Rumah Tahanan (Rutan) Pandeglang hingga 20 hari kedepan.

Sebelum dijebloskan ke sel, kedua tersangka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.30 WIB, Pemeriksaan dilanjutkan oleh penyidik dari pukul 13.00 hingga 16.15 WIB. Keluar dari ruang pemeriksaan, Keduanya sudah mengenakan rompi tahanan merah Kejati dan langsung dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan.

Kepada wartawan, Kuasa Hukum Irfan Santoso, Alloy Ferdinan menyatakan bahwa kliennya sebenarnya adalah korban. Sebab dalam BAP (Berita Acara Perkara) bahwa memang rekomendasi (pemberian hibah) itu tidak keluar karena melampaui waktu berdasarkan Pergub.

“Namun ini karena perintah atasannya (Gubernur Banten Wahidin Halim, Red) dana hibah itu tetap dianggarkan,” kata Alloy seraya menambahkan bahwa untuk 2018 dan tahun 2020 alokasi dana hibah untuk pondok pesantren tersebut melampaui waktu.

Hanya saja karena sebagai bawahan dari Gubernur Banten, Irfan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Gubernur Banten. “Bahkan dia dianggap mempersulit penyaluran dana ponpes, hingga dia memilih meminimalisir, namun akhirnya dana itu tetap keluar,” jelas Alloy..

Dalam pertemuan dan rapat di rumah dinas Gubernur Banten saat itu, kata Alloy, memposisikan Irfan Santoso terpaksa tetap mengalokasikan dana hibah untuk pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak ada kepentingan untuk meloloskan ponpes tertentu sebagai penerima melainkan seluruhnya dari masukan dan usulan.

Baca Juga :  Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

Di lain pihak, Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan, peningkatan status yang sebelumnya menjadi saksi ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan laporan perkembangan dan hasil gelar perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemberian bantuan dana hibah Ponpes.

“Bahwa peranan TS adalah sebagai Ketua Tim Evaluasi dalam penganggaran Hibah Ponpes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 dan peranan IS adalah sebagai Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak hari Jumat (21/5/2021) sebagaimana syarat subjektif dan syarat objektif dalam KUHAP.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu AS pengurus salah satu Ponpes penerima bantuan hibah, AG honorer di Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten dan ES dari pihak swasta.

Untuk diketahui, dari pemeriksaan terhadap beberapa Ponpes penerima bantuan. Ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini. Pertama yaitu pesantren fiktif seolah penerima bantuan padahal penadah.

Kedua penyaluran (bantuan) lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali untuk dipotong. Dan pemotongan bantuan setiap Ponpes berbeda-beda, yaitu dari Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

Karenanya, penerima bantuan tidak secara utuh menerima bantuan Rp 40 juta untuk setiap pesantren. Bahkan yang awal mencanangkan pembangunan pesantren akhirnya dibatalkan karena bantuannya disunat. (***/Theo)

Latest news

Baca Juga :  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berlanjut, Mall dan Rumah Makan Boleh Beroperasi Lagi

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here