JAKARTA – Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas pengelolaan keuangan menjadi sorotan banyak pihak, dan dianggap aneh.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, juga ikut mempertanyakan keputusan BPK tersebut. Menurutnya, BPK sendiri mendapati adanya temuan pengelolaan keuangan, dan memberikan sejumlah catatan kepada daerah.
“Saya pertanyakan kok WTP ada dengan catatan dan audit mereka menemukan beberapa pembayaran yang berlebih,” kata Prasetio dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
Dia mengatakan, berdasarkan audit BPK ditemukan sejumlah persoalan atas pengelolaan keuangan daerah. Dari pembelian masker dan alat rapid test yang dianggap terjadi pemborosan, hingga adanya pembayaran tunjangan kepada pegawai yang meninggal dunia.
Prasetio pun menambahkan, bahwa kritik yang membangun dari dewan kepada kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Apalagi hal yang dipertanyakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dananya bersumber dari rakyat.
“Kalau misalnya (temuan BPK) itu benar, apa yang terjadi?. Kita kan juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena mewakili warga (di pemerintahan),” ujar politisi PDI Perjuangan yang sudah periode menjabat Ketua DPRD DKI itu.
Secara terpisah, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh menyatakan, bahwa temuan BPK soal pemborosan anggaran tidak mempengaruhi opini WTP yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta.
“Sejumlah temuan BPK pada LKPD 2020 bersifat administratif. Jadi tidak berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan dan tidak berdampak juga terhadap opini. DKI tetap memperoleh Opini WTP dari BPK, karena memang tidak ada kerugian daerah atas temuan tersebut,” tutur Syaefuloh. (***/CP)
