INDRAMAYU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan bantuan keuangan dari Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu pada tahun anggaran 2017—2019.
“KPK sedang melakukan kegiatan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat ke Pemkab Indramayu pada tahun anggaran 2017—2019,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).
Namun Ali mengatakan KPK saat ini belum dapat menyampaikan kronologi kasus dan tersangkanya sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka pada saat penangkapan dan/atau penahanan terhadap para tersangka.
“Meski begitu, KPK memastikan akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan penanganan perkara ini dan tentu partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk turut pula mengawal setiap prosesnya,” kata Ali.
Kasus tersebut adalah satud dari banyak perkara yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada tanggal 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu dan hasilnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta.
Empat orang tersebut telah menjalani persidangan dan divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya, masih terkait dengan pengembangan kasus tersebut, KPK pada tanggal 16 November 2020 menetapkan anggota DPRD Jabar periode 2014—2019 dan 2019—2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM) sebagai tersangka. Rozaq diduga menerima aliran dana Rp8.582.500.000,00 terkait dengan kasus tersebut. (***/Husni)
