Kabarindo24jam.com | Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap empat cabang olahraga (cabor) yang masih menghadapi dualisme kepengurusan. Ultimatum ini menandai langkah serius pemerintah dalam menata kembali tata kelola olahraga nasional agar lebih profesional dan berorientasi pada prestasi.
Empat cabang olahraga yang dimaksud adalah tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw. Konflik kepengurusan di tubuh federasi-federasi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung pada karier para atlet. Banyak atlet terhambat tampil di ajang internasional karena ketidakjelasan status organisasi yang menaungi mereka.
Upaya Pemerintah Menyatukan Kepengurusan
Erick Thohir menegaskan bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan menjadi langkah awal dalam memperkuat pondasi pembinaan olahraga nasional. Ia menilai bahwa keharmonisan pengurus federasi merupakan faktor penting dalam menciptakan prestasi dan menyiapkan Indonesia menjadi kekuatan besar di dunia olahraga, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Erick Thohir.
Menpora juga mendorong Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengambil peran aktif dalam memediasi penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah dan mufakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keolahragaan.
Batas Waktu Hingga Akhir Desember 2025
Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober 2025, Menpora memberikan waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan di empat cabor tersebut, yaitu hingga akhir Desember 2025.
“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan memperbaiki tata kelola internal. Sekarang waktunya KOI, KONI, dan pengurus federasi melakukan hal yang sama. Duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa,” kata Erick Thohir.
Kini, setelah satu bulan berlalu sejak surat tersebut dikirim, KOI, KONI, dan pengurus federasi terkait memiliki sisa waktu dua bulan untuk menindaklanjuti tugas yang diberikan.
Komitmen Menyelamatkan Atlet dan Prestasi Nasional
Erick Thohir menegaskan bahwa Kemenpora tidak akan tinggal diam jika batas waktu tersebut terlewati tanpa hasil konkret. Pemerintah siap mengambil langkah tegas demi keberlangsungan pembinaan atlet dan kemajuan olahraga nasional.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet serta prestasi olahraga nasional. Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban, saatnya semua pihak melepaskan ego pribadi demi kejayaan olahraga Indonesia,” tegas Erick.
Langkah tegas Menpora ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga di Tanah Air untuk memperkuat sinergi, menegakkan profesionalisme, dan mengembalikan fokus utama pada peningkatan prestasi atlet Indonesia di kancah nasional maupun internasional.
(*)
