JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan kepada Kepala Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah agar merealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bertahap pertriwulan atau per quarter, jangan digenjot di akhir tahun agar tidak menyebabkan mandeknya program.
Untuk itu, Mendagri telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri agar berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk intens memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD di pertengahan tahun ini.
“Saya sudah perintahkan Dirjen Keuangan Daerah koordinasi dengan Kemenkeu untuk memantau daerah-daerah mana saja dan apa penyebabnya. Kalau memang tidak punya konsep untuk membelanjakan targetkan pertiga atau empat bulan berapa persen yang mau dibelanjakan, jangan digenjot di akhir tahun,” tegas Mendagri dalam keterangan persnya, Jumat (7/5/2021).
Selain itu, Mendagri berharap Kemenkeu dapat melakukan transfer dana ke daerah berbasis kinerja. Dengan harapan, APBD tidak akan ditumpuk atau hanya disimpan oleh daerah sampai akhir tahun. “Kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu,” ujarnya.
Mantan Kepala Polri ini mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan percepatan dalam merealisasikan APBD dengan program-program padat karya, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa sedapat mungkin program-program yang dibuat di tengah situasi pandemi ini adalah program-program yang padat karya. Program-program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain yang padat karya,” kata Mendagri.
Tito pun berharap Pemda dapat bekerja sama menggenjot realisasi APBD pada kuartal kedua (Q2). Menurutnya, realisasi APBD 2021 penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi di 2022. “Diharapkan Q2 meningkat pada bulan April, Mei, Juni. Ini untuk bisa melompat ke angka 7 persen. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” ujarnya.
Dia juga meminta Pemda memerhatikan proporsi belanja modal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Mendagri ingin proporsi belanja modal lebih ditingkatkan, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan ekonomi akan semakin kuat.
Tak hanya itu, Mendagri meminta pemda membuat tim khusus (teknis) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, dan lain-lain. Sehingga penyusunan dapat mengikuti program pemerintah pusat.
“Penyusunan ini mengikuti prinsip program-program yang kita buat, nanti akan money follow program. Programnya kita buat sekarang ini, dan uangnya mengikuti. Nanti kalau sudah jadi APBD dan sudah ditandatangani, eksekusi tahun depan prinsipnya program follow money,” pungkasnya. (***/CP)
