Kabarindo24jam.com | Jember — Sebuah kabar mengejutkan suasana birokrasi di Jember. Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, melaporkan hilangnya mobil dinas jenis Toyota Innova Venturer berpelat merah P2 yang selama ini terparkir di lingkungan Pemkab. Ironisnya, kendaraan yang selama ini tak terurus itu baru dicari saat tak lagi terlihat di tempat semula. Mobil yang sudah berbulan-bulan dibiarkan teronggok dalam kondisi berdebu.
Namun, saat dikonfirmasi pada Jumat (25/7/2025), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember, Jupriono, memberikan klarifikasi yang cukup menenangkan. Ia menyebut telah terjadi kesalahpahaman terkait keberadaan mobil tersebut. Menurutnya, mobil dinas Wakil Bupati sebenarnya adalah Mitsubishi Pajero, bukan Innova Venturer seperti yang dilaporkan.
“Kalau mobil beliau (Wabup Djoko) itu Pajero, lebih bagus. Sedangkan mobil yang dipersoalkan itu punya bagian umum. Jadi tidak ada kaitannya,” ujar Jupriono melalui sambungan telepon.
Jupri juga menjelaskan bahwa mobil tersebut memang sudah lama terparkir tanpa berpindah tempat, bahkan dalam kondisi berdebu. Ia mengaku mendapat keluhan dari masyarakat soal kendaraan pelat merah yang mangkrak di area kantor. Menanggapi aduan itu, pihaknya pun langsung bergerak.
“Jadi kita dapat komplain masyarakat. Teman-teman dari bagian umum langsung inisiatif untuk membersihkan dan merawatnya,” ujarnya.
Saat hendak dipindahkan untuk diperbaiki, ternyata mobil tersebut tidak bisa dihidupkan karena aki tekor. Dari situ terungkap bahwa mobil tersebut adalah kendaraan operasional bagian umum, bukan kendaraan dinas Wabup seperti yang ramai diperbincangkan.
“Akhirnya diketahui ini mobil operasional bagian umum. Setelah selesai diperbaiki akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Ini bagian dari upaya kita menyelamatkan aset daerah. Uang rakyat jangan dibiarkan mubazir,” jelas Jupri.
Sebelumnya, Wabup Djoko sempat dibuat kebingungan karena mengaku kunci mobil masih disimpannya, namun kendaraan tak lagi berada di tempat biasa. Situasi ini pun memicu simpang siur informasi yang akhirnya diluruskan oleh Sekda.
Dengan penjelasan ini, pihak Pemkab berharap publik tidak lagi salah mengartikan situasi, sekaligus mengingatkan pentingnya tertib administrasi aset daerah agar kejadian serupa tidak terulang.
