Home / Hankam / Headline

Minggu, 1 Agustus 2021 - 16:20 WIB

Pastikan Tak Ada KKN Dalam Penerimaan Bintara, Kapolri Wajib Investigasi Khusus

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo didampingi Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo didampingi Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo

JAKARTA — Seleksi penerimaan bintara Polri di Polda Sulawesi Utara (Sulut) menjadi gaduh dan vital setelah seorang Anggota DPR Brigitte Lasut, memprotes kebijakan Polda Sulut yang membatalkan kelulusan seorang calon Bintara, Rafael Malalangi. Protes itu ditujukan ke Kapolri dan Presiden.

Atas kegaduhan dalam penerimaan Bintara Polri tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan investigasi khusus dan memastikan tidak ada KKN dalam seleksi calon polisi.

Pelaksana Tugas Ketua ICW Sugeng Teguh Santoso menyatakan, atas kejadian itu Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal, seperti Kompolnas guna memeriksa hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.

Baca Juga :  Pemda Harus Usulkan Tiga Proyek Prioritas Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

“Hasil pemeriksaannya tentu harus diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut,” kata Sugeng dalam keterangan persnya yang diterima, Minggu (1/8/2021).

Dia menambahkan, pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi. Hal itu untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

“Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN,” jelasnya.

Kapolri, tambah Sugeng, juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis. “Supaya Polri di masa depan adalah Polri yang modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Tegur Kapolda dan Kapolres yang Sowan ke Tokoh Ormas

Seperti ramai diberitakan, Rafael dan keluarganya marah dan kecewa setelah nama dia hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Peristiwa ini direspon oleh anggota DPR, sehingga kejadian ini viral di media sosial selama beberapa hari terakhir.

Alhasil, Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana dikabarkan sudah meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Belum diketahui apa tindakan tegas Kapolri, namun sejauh ini Kapolri Listyo Sigit sangat tegas menindak oknum Polri yang berbuat salah. (***/Cok)

Share :

Baca Juga

Headline

Program Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor “Dipelototi’ KPK

Hankam

Koopsudnas Tulang Punggung Pertahanan Udara Indonesia

Hankam

Densus 88 Bergerak Dalami Ancaman Bom Beruntun ke Saudia Airlines

Headline

Kontroversial dan Dikritisi, Penulisan Ulang Sejarah Terus Berlanjut

Hankam

Indonesia Gelontorkan Ratusan Triliun Borong Jet Tempur

Hankam

Kemendagri Ultimatum Ormas Berseragam Seperti Aparat

Headline

Bising di Atas Laut Tenang Raja Ampat,ada JKW?

Hankam

Rekrutmen 24.000 Tamtama,Apa yang Perlu Di khawatirkan?