Rabu, 17 Agustus 2022

Jaksa Agung Harus Tegas dan Jangan Ada Solidaritas Terhadap Eks Jaksa Pinangki

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta untuk bersikap tegas dengan segera mengeksekusi terpidana korupsi Pinangki Sirna Malasari ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita. Pinangki sendiri merupakan seorang Jaksa yang memiliki peran penting dalam kasus pelarian terpidana Djoko S Tjandra.

Seperti diketahui, lembaga non pemerintah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendapatkan temuan bahwa Pinangki hingga kini masih menghuni Rumah Tahanan Kejaksaan Agung dan belum dieksekusi sebagaimana keputusan Hakim yang memutuskan hukuman 4 tahun penjara.

“Komisi III minta agar Kejaksaan segera eksekusi terpidana Pinangki. Sebaiknya, eksekusi putusan pidana dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik ini perlu diprioritaskan sehingga tidak menjadi sorotan,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam sesi wawancara dengan stasiun TV di tanah air, Minggu (1/8/2021).

Baca Juga :  Propam Mabes Polri Tindak Tegas Polisi Penyalahguna Senjata Api

Menurut dia, jangan sampai masyarakat menilai bahwa Jaksa Agung telah berbuat tak adil, karena mengedepankan jiwa korsa. “Jangan ada anggapan bahwa pejabat Kejaksaan Agung tidak segera mengeksekusi karena ada semangat jiwa korsa yang keliru,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP itu menambahkan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin agar masalau ini bisa segera ditindaklanjuti. “Tentu nanti di antara kami ada yang akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung agar soal Pinangki ini jadi atensi,” katanya.

Sebelumnya dalam siaran persnya, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman mengecam dan menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung yang belum juga mengeksekusi Pinangki Sirna Malasari. Bagi MAKI, lanjut Boyamin, sikap tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam penegakan hukum. (***/CP)

Latest news

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Pengendara Terobos Jalur Busway, Warganet Dukung Ditlantas PMJ

JAKARTA -- Dalam video viral di media sosial (medsos) baru-baru ini, Toyota Fortuner berpelat B 1497 RFY berjalan di jalur busway, tepat di belakang...
Baca Juga :  Guru Besar Terkemuka Minta Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Tempuh Jalur Hukum

Purnawirawan Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Satelit

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indoensia (Kejagung) akhirnya menetapkan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2013-2016, Laksamana Muda (Purn) berinisial AP sebagai tersangka...

Pendalaman Kasus Bupati Bogor, KPK Garap Wakil Bupati dan Anen

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendalami kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2021 kepada pejabat dan...

Kakorlantas Tekankan Edukasi dan Preventif dalam Operasi Patuh

JAKARTA -- Satuan Lalulintas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh Indonesia mulai hari ini menggelar Operasi Patuh selama 14 hari ke depan. Yang menarik,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here